Merdeka.com - Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, yang bisa dikelola untuk meningkatkan pendapatan Indonesia. Sayangnya, banyak proyek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang justru dikelola oleh asing.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk mengambil kembali proyek-proyek tersebut ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski demikian Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan tekanan berat ketika membuat kebijakan mengembalikan aset BUMN dari pihak asing. Keputusan itu dia akui bukan hal yang mudah untuk diambil.

"Bukan hal yang mudah. (Pengambilan saham) sulit, penuh intrik tekanan. Tapi saya enggak mikir takut. Antek asingnya di mana?," kata Jokowi.

Berikut, beberapa proyek pengelolaan sumber daya alam yang sukses kembali ke Indonesia.

Blok Mahakam

PT Pertamina (Persero) mulai hari ini, Senin (1/1) resmi mengelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam yang dikenal sebagai WK produksi gas bumi terbesar di Indonesia. Sebelumnya, WK tersebut telah dikelola selama 50 tahun oleh Total E&P Indonesie (TEPI).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, mengatakan WK Mahakam hingga kini telah menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha keras dan kontribusi operator sebelumnya dalam mengelola WK tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja keras Total E&P Indonesie sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama WK Mahakam serta Inpex Indonesia sebagai mitra TEPI," ujar Amien melalui siaran pers, Jakarta, Senin (1/1).

Persiapan alih kelola WK Mahakam telah dilakukan selama dua tahun terakhir. SKK Migas, Pertamina Hulu Mahakam, dan TEPI bekerjasama untuk proses alih kelola yang lancar dalam mendukung terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari WK tersebut.

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengatakan selama masa peralihan Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Pengelolaan akan dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi WK Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009.

"Selain itu kami juga mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya. Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah menuntaskan pemboran 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke 15 dalam beberapa hari ke depan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017," jelasnya.

Blok Rokan

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan Pertamina sebagai operator Blok Minyak dan Gas (Migas) Rokan dari 2021 sampai 2041. Pertamina mengalahkan Chevron yang juga mengirimkan proposal untuk melanjutkan pengelolaan blok migas tersebut.

Arcandra mengakui proposal yang diajukan Pertamina untuk mengelola Blok Rokan lebih baik dibandingkan Chevron. Pertamina telah menjanjikan beberapa hal yang menguntungkan negara. Dengan mekanisme bagi hasil migas gross split, negara akan mendapat porsi 48 persen.

"48 persen ke pemerintah, split variabel banyak sekali lapangannya setiap lapangan beda-beda ada 104 lapangan," tuturnya.

Menurut Arcandra, setelah diserahkan ke Pertamina mulai 2021, perusahaan tersebut akan berbagi hak partisipasi (Participating Interest/PI) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan porsi 10 persen.

Blok Rokan merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel setara minyak, berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) produksi minyak siap jual Rokan selama semester pertama 2018 sebesar 771 ribu barel per hari, porsi produksi Rokan mencapai mencapai 207.148 barel.

Freeport

Pengembalian pengelolaan tambang emas Freeport ini masih hangat di telinga masyarakat. Pada Rabu (21/12) lalu, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan bahwa proses divestasi saham Freeport sudah selesai. Dengan demikian, sebesar 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia resmi beralih ke PT Inalum.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dari dirut PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12)

Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport berorasi di indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, non-pajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja."

Jokowi menegaskan, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. "Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya."