Merdeka.com - Program pengadaan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 yang digagas paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno banyak menimbulkan tanya. Tak jarang pula banyak netizen yang mempertanyakan program yang banyak dilirik warga. Sebab, ketersediaan lahan di Jakarta sudah minim.

Sebagaimana dilansir dari web resmi Anies-Sandi www.jakartamajubersama.com, properti yang dimaksud dalam program rumah DP Rp 0 ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta.

Sasaran utama dari program ini pun warga Jakarta yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta setiap bulan dan belum memiliki properti sendiri. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.

Berikut ini ilustrasi dari program DP Rp 0 yang digagas Anies Sandi bila terpilih pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Rumah susun FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) seharga maksimal Rp 350 juta, bagi seseorang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta. Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) = Rp 350 juta.

Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen (15 persen x Rp 350 juta = Rp 53 juta). Hal ini tentu memberatkan. Dengan demikian, DP tersebut tidak perlu dipenuhi oleh konsumen, namun 'ditalangi' oleh pemprov dan konsumen melunasinya dalam cicilannya. Untuk mendapatkan fasilitas ini, konsumen harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Warga DKI Jakarta.

2. Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal.

3. Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulannya di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program.

Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.

Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun (asumsi bunga bank 5 persen untuk FLPP).

Saat ditemui usai melaksanakan salat Jumat di Al Ikhsan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anies pun menjelaskan rencana program tersebut. "Rumah itu ada dua tipe, ada yang rumah tapak (landed house), ada yang rumah susun (vertical housing)," kata Anies di Jakarta Utara, Jumat (24/2).

Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).

"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain," terang Anies.