Produksi Nikel Vale Sorowako Tak Terpengaruh Pemangkasan RKAB, Fokus pada Smelter HPAL Pomalaa

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyatakan bahwa produksi nikel matte di smelter Sorowako, Sulawesi Selatan, tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terdampak oleh kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Keputusan ini memberikan kepastian operasional di tengah upaya pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas nikel di pasar global.

Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, Budiawansyah, menegaskan bahwa rencana produksi nikel matte di Sorowako masih sejalan dengan proyeksi awal. Hal ini dikarenakan pemerintah telah memberikan persetujuan 100 persen terhadap RKAB Vale khusus untuk operasional di Sorowako.

Sementara itu, perhatian utama Vale saat ini tertuju pada ketersediaan pasokan nikel untuk kebutuhan smelter nikel berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang sedang dalam tahap pembangunan di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Proyek ini diharapkan dapat mencapai tahap penyelesaian mekanis pada Agustus 2026.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memastikan bahwa operasional produksi nikel matte di fasilitas Sorowako, Sulawesi Selatan, tidak mengalami gangguan akibat kebijakan pemangkasan RKAB oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan pemangkasan RKAB ini bertujuan untuk mengendalikan volume produksi nikel nasional, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan harga nikel di pasar internasional.

Budiawansyah, Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan penuh sebesar 100 persen untuk RKAB operasional Vale di Sorowako. Persetujuan ini menjadi dasar kuat bagi Vale untuk mempertahankan target produksi nikel matte sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya kepastian persetujuan RKAB ini, produksi nikel matte di Sorowako dapat terus berjalan tanpa hambatan berarti. Ini menunjukkan komitmen Vale dalam menjaga stabilitas pasokan dan kontribusinya terhadap industri nikel di Indonesia, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menata tata kelola pertambangan.

Fokus utama PT Vale Indonesia saat ini bergeser ke kebutuhan pasokan bijih nikel untuk smelter nikel berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang sedang dibangun di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Proyek smelter HPAL ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi nikel Vale untuk menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

Budiawansyah mengungkapkan bahwa jika tidak ada kendala, proyek smelter HPAL di Pomalaa diperkirakan akan mencapai tahap penyelesaian mekanis (mechanical completion) pada Agustus 2026. Setelah itu, pada semester kedua tahun yang sama, fasilitas ini akan siap untuk memulai fase peningkatan produksi (ramp up).

Ketersediaan pasokan bijih nikel yang memadai menjadi krusial untuk mendukung fase ramp up produksi tersebut. Vale memperkirakan bahwa kebutuhan pasokan bijih harus sudah tersedia sekitar dua hingga tiga bulan sebelum Agustus 2026 untuk memastikan kelancaran operasional smelter HPAL Pomalaa.

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan bijih nikel bagi smelter HPAL Pomalaa, PT Vale Indonesia telah proaktif berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Komunikasi ini bertujuan untuk mengajukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Vale untuk tahun 2026.

Budiawansyah menyatakan bahwa Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, beserta jajarannya sangat memahami urgensi revisi RKAB ini, mengingat hilirisasi nikel adalah komitmen penting Vale kepada pemerintah. Dukungan dari pihak pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses persetujuan revisi tersebut.

Vale menargetkan agar revisi RKAB 2026 dapat diselesaikan pada bulan Juni, atau bahkan lebih awal, untuk menjamin ketersediaan pasokan bijih tepat waktu. Perusahaan telah menyiapkan beberapa rancangan adendum atau revisi yang akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Sumber: AntaraNews