PLN: Numpang listrik tetangga lebih mahal dibanding pasang resmi

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN menyebut bahwa program penyambungan listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu bakal membuat pengeluaran masyarakat jauh lebih hemat. Sebab, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur PLN, Amir ‎Rasyidin mengatakan, selama ini masih ada masyarakat yang belum mampu menyambung listrik, sementara sudah ada jaringan listrik di pemukimannya. Agar bisa menikmati penerangan dari sumber energi listrik, biasanya masyarakat tersebut menyambung kabel listrik dari tetangganya.

"Masyarakat ini rata-rata mengambil listrik dari tetangga," kata Amir, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (7/8).

Amir melanjutkan, masyarakat yang menumpang sambungan listrik dari tetangganya tersebut, biasanya dikenakan biaya yang terbilang mahal mencapai Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per bulan untuk satu lampu. Jika dibandingkan dengan menggunakan listrik dari PLN langsung jauh lebih murah, yaitu sekitar Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu per bulan.

"Ambil satu lampu bayarnya Rp 20 ribu-30 ribu. Orang yang ambil listrik ini ambil lebih mahal dari harga listrik PLN," tutur Amir.

‎Untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menyambung listrik, ‎sebanyak 35 perusahaan pelat merah bersinergi membiayai penyambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu di sekitar Jawa Barat bagian selatan dan Banten.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama Program Sinergi BUMN Sambung Listrik Gratis Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu, antara PT PLN (Persero) dengan 34 BUMN lainnya.‎Sebanyak 35 BUMN dimaksud yakni PLN, Telkom, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, Angkasa Pura II, Pelindo III, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN, Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga, Jasa Raharja, Taspen, Airnav, Askrindo, Jasindo, ASDP Indonesia, Perum Bulog, Jamkrindo, Biofarma, Semen Indonesia, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Dahana, Perhutani, Pindad, Pos Indonesia dan Jiwasraya.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten. Di mana BUMN diminta untuk berkontribusi melistriki wilayah masing-masing berdasarkan penetapan dari Kementerian BUMN.

Program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 Miliar. Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com