Perang Lawan Rentenir, Lembaga Keuangan Harus Permudah Syarat Kredit

Merdeka.com - Direktur Kredit dan Syariah, Bank Nagari Gusti Candra mengungkapkan masih banyak masyarakat yang terjebak berutang kepada rentenir. Penyebabnya bukan karena tidak bisa membayar melainkan karena literasi keuangan dan akses kepada pinjaman formal.

"Rentenir itu (bunganya) 10 persen seminggu dibayar oleh pelaku UMKM. Bahkan sehari bisa ada yang bunganya 10 persen dan masyarakatnya bisa membayar," kata Gusti saat ditemui pada Kick Off Generic Model EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/6).

Hal ini menunjukkan adanya kemampuan masyarakat membayar. Namun mereka penggunaan uangnya tidak efektif. Sehingga perbankan atau jasa keuangan formal lainnya harus bisa bersaing dengan rentenir dalam hal kemudahan mendapatkan kredit. Termasuk dengan menawarkan dengan bunga yang lebih rendah dari yang ditawarkan rentenir.

"Makannya kuncinya pinjaman itu mudah, cepat, murah jadi kalau rentenir bisa kasih sehari kita juga sehari. Kalau rentenir bisa ngurus di lapangan di pasar kita juga harus bisa jadi enggak ada issue," tutur dia.

Tak hanya itu, jika rentenir bisa memberikan kemudahan pemberian pinjaman secara online sekalipun, maka perbankan harus bisa bersaing juga. "Jadi sebenarnya bank tuh sekarang jemput bola. masyarakat siapa saja yang penting SLIK-nya aman jadi tadi pinjaman itu jangan dipikirin tapi dibayar," kata dia.

Untuk itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk mensubsidi bunga pinjaman sebesar 4,5 persen dari yang seharusnya 6 persen. Subsidi bunga tersebut diberikan selama 2 tahun untuk maksimal pinjaman Rp10 juta dengan sasaran pelaku UMKM.

Secara khusus Bank Nagari saat ini telah menyiapkan anggaran Rp2,5 triliun untuk dicarikan sebagai kredit. Per Juni 2023, kredit telah disalurkan sebanyak Rp1 triliun. Gusti menambahkan sejak tahun 2016 sampai 2023 Bank Nagari telah menyalurkan kredit hingga Rp7 triliun.

"Khusus pagu 2023 kita dapat Rp2,5 triliun, sampai dengan hari ini sudah Rp1 triliun," katanya.