Penuhi target kepatuhan pajak, DJP Jateng II terapkan strategi jemput bola
Merdeka.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Mereka membentuk tim jemput bola dengan mendatangi institusi pemerintah maupun swasta untuk sosialisasi pengisian SPT melalui e-filing.
Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu, mengatakan pihaknya akan mencanangkan program Pekan Layanan 2018 yang dimulai 15 Februari hingga 15 Maret. Selain melakukan jemput bola, pihaknya juga membuka pos layanan e-filing berupa Pojok Pajak di tempat keramaian seperti mal dan lokasi strategis lain.
"Dengan Pekan Layanan 2018 tersebut kami berharap tidak ada penumpukan antrean pada akhir Maret yang menjadi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP orang pribadi. Atau akhir bulan April 2018 yang menjadi batas akhir penyampaian SPT Tahunan bagi WP badan," ujar Rida Handanu di Solo, Selasa (13/2).
Rida menyebut, tingkat kepatuhan WP tahun ini ditarget mencapai 73 persen. Terdiri dari 65 persen WP badan, 62 persen WP orang pribadi non karyawan dan 75 persen WP orang pribadi karyawan.
Dia menyampaikan pencapaian SPT Tahunan tahun lalu cukup baik, yakni mencapai 85 persen atau 670.997 WP dari jumlah total WP sebanyak 791.454. Berdasarkan data realisasi penyampaian SPT tahun lalu WP orang pribadi karyawan menempati prosentase tertinggi yakni 91 persen atau sebanyak 570.223 sedangkan WP badan sebanyak 69 persen dan non karyawan sebanyak 59 persen.
Rida menambahkan, selain Pekan Layanan 2018, Kanwil DJP Jateng II juga telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dia mewanti-wanti kepada WP agar tidak mencoba-coba mempengaruhi petugas pajak.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPenetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim
Baca SelengkapnyaMulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB dan arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.
Baca SelengkapnyaHingga berita diturunkan, Joni masih belum memberikan respons ihwal perkembangan terbaru upaya evakuasi yang terhadap penumpang KA Pandalungan.
Baca Selengkapnya