Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyoroti sejumlah program Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo yang kerap dilontarkan pada masa kampanye dan debat pilpres 2019. Menurutnya, sejumlah program dijual cawapres petahana ini ada beberapa yang tidak realistis.

"Ya kalau dibilang susah juga tuh program-program Jokowi agak sedikit tidak realistis ya. Sama ajalah dua-duanya juga jualan mimpi," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (20/4).

Bhima mengatakan salah satu yang dianggap tidak realistis adalah rencana program pembangunan 5 juta rumah. Seperti diketahui, program yang dicanangkan oleh Jokowi tersebut merupakan kelanjutan dari program satu juta rumah yang sudah dijalankan saat ini.

"Kalau target 5 juta rumah mungkin akan diklaim mungkin bukan hanya rumah yang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ya tapi akan diklaim juga rumah semua jenis ya. Bisa begitu skenarionya ya," imbuhnya.

Menurut Bhima, program ini juga tidak terlalu dipikirkan secara matang. Sebab, apabila program pembangunan 5 juta rumah ini terealisasi, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bakal menempati rumah-rumah tersebut.

"Kondisi ekonominya sedang stagnan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di 5 persen ya nanti jangan sampai rumah-rumah yang dibangun itu banyak rumah-rumah yang kosong. Jadi harus sesuai juga dengan bagaimana daya beli masyarakat kalau menargetkan apalagi masyarakat kelas bawah," jelas Bhima.

Dia pun menyarankan, apabila program ini berjalan, ada baiknya menawarkan insentif menarik kepada pihak swasta. Sebab, jika dijalankan pemerintah sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup untuk menutupi.

"BUMN juga akan keberatan gitu ya. Jadi dari segi program harus menggandeng swasta lah kalau dari saya," imbuhnya.

Kemudian, program lain yang dianggap tidak realistis adalah terkait dengan 3 program kartu sakti milik Jokowi. Meskipun ada beberapa yang tinggal melanjutkan saja, namun kartu pra kerja masih menjadi satu hal yang dianggap sulit diimplementasikan.

"Kalau pra kerja ini yang butuh kerja keras nih. Karena melihat itu kan training di balai latihan kerja (BLK). BLK itu 300 jumlahnya sebagian pemerintah daerah (pemda) yang membuat. Jadi kalau yang mengelola pemda agak susah nih harus kerjasama dengan pusat dan daerah. Terus BLK yang ada di pemda kondisinya mengkhawatirkan ya," jelasnya.

Menurutnya, hampir sebagian besar dari BLK juga saat ini dalam kondisi yang tidak bisa digunakan secara optimal. Paling tidak, membutuhkan sekitar Rp 200 miliar lebih untuk merevitalisasi BLK yang ada di setiap-setiap daerah.

"APBN kita kan terbatas jadi solusinya untuk realisasikan ini dibuat pilot proyek dulu. Kalau kartu pra kerja berhasil di Karawang dan Bekasi, karena disitu pusat industri ini bisa diaplikasikan di kawasan lainnya."

"Jadi tidak bisa muluk-muluk targetnya secara nasional. Karena berisiko gagal. Jadi pilot proyek itu untuk menjamin evaluasi sebelum diterapkan secara nasional," pungkasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Moeldoko menjelaskan soal kartu Prakerja yang diperuntukkan lulusan SMA/SMK. Moeldoko memastikan para pemegang kartu ini tak akan selamanya mendapat gaji dari negara.

Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan ada kriteria dan syarat khusus bagi lulusan SMA/SMK yang ingin menerima kartu ini. Menurut dia, nantinya ada tim penilai yang akan menyeleksi para pengangguran yang akan mendapat kartu pra kerja.

Moeldoko tak menyebut anggaran kartu Prakerja ini akan diambil dari pos APBN mana . Namun, dia menuturkan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk program baru Jokowi di periode keduanya nanti.

Sebelumnya, hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 beberapa lembaga survei menunjukkan hasil pasangan Jokowi-Maruf Amin unggul dibanding Prabowo-Sandi.