Penerbitan UPK Rp 75.000 Tak Tambah Jumlah Uang Beredar di Masyarakat

Merdeka.com - Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan, Didyk Choiroel mengatakan, penerbitan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) tidak berhubungan dengan kondisi keuangan negara yang mengalami defisit akibat pandemi Covid-19.

Sebab, setiap tahunnya, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk mengetahui jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. "Tidak ada hubungannya (penerbitan UPK dengan kondisi keuangan negara)," kata Didyk dalam webinar bertajuk 'Ngobrolin Uang Peringatan Kemerdekaan Ke-75', Jakarta, Rabu, (26/8).

Dia menegaskan, penerbitan UPK tidak akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sebab UPK didapatkan masyarakat dengan cara menukar dengan uang yang nilainya sama. Sehingga tidak akan memengaruhi kondisi keuangan di masyarakat.

"Jadi tidak ada penambahan uang di masyarakat, karena ini sifatnya menggantikan," kata dia.

Didyk menjelaskan, dalam setiap penerbitan uang harus mengikuti kondisi fiskal, moneter dan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini merupakan indikasi makro ekonomi yang bisa memengaruhi jumlah uang yang akan dipakai.

Meskipun nilainya tetap sama, namun dengan UPK senilai Rp 75.000 ini memiliki makna dan nilai yang penting dari sekedar alat pembayaran yang sah. UPK ini memiliki nilai historis karena dikeluarkan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan ke-75 dan dicetak terbatas sebanyak 75 juta lembar.

"Tidak ada pengaruhnya tapi memang ada nilai momentumnya," imbuhnya.

Didyk menambahkan, di era serba digital ini, peran uang kartal (uang fisik) masih memiliki peran sebesar 39 persen. Sehingga penerbitan UPK memang diminati masyarakat di tengah adaptasi penggunaan uang digital.

"Meskipun uang giral saat ini tengah didorong dengan penggunaan uang giral , uang kartal (uang fisik) perannya masih 39 persen," tandasnya.