Merdeka.com - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial Beras Tahap II. Bansos ini bertujuan membantu ketersediaan kebutuhan pokok bagi rakyat selama perpanjangan penerapan PPKM.

Program Bantuan Beras PPKM Tahap II menyasar 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berupa paket 10 kg beras medium per KPM. Pemerintah juga berupaya keras memastikan masyarakat menerima bantuan beras dengan kualitas baik.

"Selain bansos yang bersifat bantuan keuangan yang disalurkan melalui bank transfer seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai, pemerintah juga mengadakan bantuan beras PPKM untuk memastikan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat selama PPKM," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, ditulis Sabtu (14/8).

Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah berkoordinasi erat bersama para mitra kerja, yakni Perum Bulog dalam hal penyediaan dan penyaluran, PT Pos Indonesia yang membantu proses distribusi dari perkotaan hingga wilayah terpencil, juga pemerintah daerah, dan elemen-elemen terkait lainnya untuk memastikan bantuan beras diterima oleh KPM dengan baik dan tepat sasaran.

Setiap pihak berkomitmen untuk memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima oleh masyarakat. Bulog menyatakan bahwa pengecekan kualitas selalu dilakukan pada setiap tahap pengiriman.

"Bulog memberikan berkualitas baik dan akan merespon dengan cepat bila warga menerima beras yang kurang sesuai, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan cara menarik dan mengganti beras tersebut dengan yang berkualitas baik sesegera mungkin," ujar Menteri Johnny.

Pemerintah daerah melalui dinas sosial berwenang juga akan langsung meminta ganti kepada penyedia, apabila menemukan kualitas beras kurang memuaskan. Apabila masyarakat menerima bantuan beras dalam kualitas kurang baik, dapat langsung melapor melalui petugas yang menyalurkan, seperti RT/RW atau dapat menghubungi PT Pos Indonesia.

Petugas di lapangan akan melakukan pengecekan, apakah pelapor benar-benar merupakan pihak penerima bantuan lewat pencocokan data keluarga penerima manfaat (KPM). Bulog akan segera mengganti beras warga yang rusak, setelah memastikan pelaporan tersebut benar.

Selanjutnya

Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras PPKM Tahap I, kepada 20 juta KPM. Secara keseluruhan, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH (Program Keluarga Harapan), 10 juta KPM BST (Bantuan Sosial Tunai) dan 8,8 juta KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) non-PKH.

Pada tahap II, bantuan beras PPKM telah disalurkan kepada 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Dengan demikian, total KPM bantuan beras PPKM Tahap I dan Tahap II adalah sebanyak 28,8 juta KPM.

Program Bantuan Beras PPKM, menurut Menteri Johnny, adalah tugas yang harus diperjuangkan dengan ketulusan. Pemerintah dan Bulog berjuang agar seluruh prosesnya berjalan baik, lancar, tepat kualitas dan tepat waktu.

"Jadi tidak hanya disalurkan dengan cepat, namun juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kegiatan ini adalah misi negara bukan misi bisnis, sehingga semua harus berkomitmen untuk keberhasilan program, karena tujuannya membantu masyarakat yang susah. Pemerintah sungguh mengapresiasi kerja keras setiap pihak yang bersinergi mensukseskan bantuan ini," tambah Menteri Johnny.

Bantuan beras PPKM berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Bulog. CBP telah ditetapkan standarnya oleh pemerintah setara dengan beras medium.

Menurut Bulog, beras yang digunakan untuk Program Bantuan Beras PPKM ini berasal dari beras petani yang dibeli Bulog sesuai amanah dari Inpres No. 5 Tahun 2015. Selain itu, Bulog juga ditugaskan untuk menyimpan stok Cadangan Beras Pemerintah yang berasal dari serapan petani sejumlah 1-1,5 juta ton.

Program bantuan beras PPKM adalah salah satu cara penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut. Karena itu, setelah tersalurkan, maka Bulog dapat kembali menyerap beras hasil petani untuk menjaga ketersediaan stok CBP. Dengan demikian, terjadi efek manfaat ganda dari program pemerintah.