Pemerintah kesulitan tentukan pajak PT Freeport
Merdeka.com - Meski pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah sepakat mengenai divestasi saham sebesar 51 persen dan perubahan izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun pemerintah belum menentukan fasilitas perpajakan yang akan diberlakukan untuk perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pihaknya masih kesulitan dalam menyusun kebijakan tersebut. Sebab, masing-masing undang-undang atau regulasi memiliki komposisi input yang berbeda satu sama lain, termasuk kebijakan perlakuan pajak yang juga memiliki dasar hukum sendiri.
"Dalam komposisi ini yang paling menantang, masing-masing komposisi punya input UU yang berbeda. di UU Minerba lebih dikasih keleluasaan semua boleh dinegoisasikan asalkan penerimaan negara bisa lebih besar. Ini untuk landasan kepastian rezim fiskalnya. Kita lihat tim untuk lihat di UU Perpajakan apakah itu bisa dikasih kepastian," ujar Sri Mulyani di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
Untuk itu, pemerintah masih terus menggodok mengenai peraturan fasilitas perpajakan bagi perusahaan pemegang IUPK. Sehingga, nantinya pemerintah bisa memberikan kepastian bagi perusahaan minerba, termasuk PT Freeport.
Terlebih lagi, Freeport melaporkan akan berinvestasi sebesar USD 20 miliar, di mana sebagian besar dana tersebut dianggarkan untuk pengembangan tambang bawah tanah. "Mereka butuh kepastian dari pemerintah soal kepastian investasi," imbuhnya.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan perubahan bentuk kontrak serta fasilitas perpajakan yang regulasinya masih digodok tidak akan mengurangi porsi penerimaan negara.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaDiapit Pegunungan, Begini Potret Kamar Karyawan PT Freeport Bikin Nyaman
Intip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaMenaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia
Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaPajak Hiburan Diprotes Pengusaha Diskotek dan Spa, Presiden Jokowi Ambil Langkah Begini
Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaPenampakan Salju Abadi di Tambang Emas Freeport Papua, Akses Jalannya Bikin Geleng-geleng
Begini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya