Perpanjangan Kontrak Freeport

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Permasalahan lingkungan PT Freeport Indonesia, yang mengganjal proses perubahan status KK menjadi IUPK sudah terurai. BPK telah menemukan masalah penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan persoalan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Pemerintah memberi sinyal penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia dilakukan pada beberapa hari kedepan. Tentunya setelah semua syarat dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Penerbitan IUPK Freeport Indonesia ditargetkan selesai pada akhir 2018.

"Kami sadar bahwa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat termasuk yang tertajam beberapa tahun terakhir. Namun dua Provinsi ini masih tergolong dengan IPM yang terendah."

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Assad, mengatakan pihaknya bakal memerhatikan secara serius isu terkait lingkungan hidup. Dia mengatakan pemerintah, melalui KLHK, menargetkan penanganan masalah tailing dan limbah tambang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Menteri Jonan juga mengaku, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya. Diharapkan smelter ini akan selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Saham PT Inalum (Persero) di PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menjadi 51,23 persen. Ini seiring penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia(PTFI) ke Inalum.

Dalam kunjungannya ini, Dubes Donovan juga menyatakan sependapat dengan visi Presiden Jokowi akan hasil 'win-win' atau saling menguntungkan dari negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc. terkait perpanjangan izin operasi Freeport.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah memang masih harus memastikan tercapainya empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport. Salah satunya soal pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun.

Menteri KLHK, Siti Nurbaya, mengatakan persoalan tailing atau pembuangan pasir sisa limbah merupakan fokus utama pemerintah. Untuk diketahui, penambangan Freeport dapat menghasilkan tailing sebesar 250.000 ton per hari. Hingga kini pemerintah belum menemukan solusi untuk hal ini.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membeli 40 persen participating interest (PI) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Saat ini detail negosiasi divestasi 51 persen saham Freeport tersebut berada di tangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Inalum.

PT Freeport Indonesia telah sepakat memberikan 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Meski demikian, kesepakatan tersebut masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan.

Meski pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah sepakat mengenai divestasi saham sebesar 51 persen dan perubahan izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun pemerintah belum menentukan fasilitas perpajakan yang akan diberlakukan untuk perusahaan tambang asal Amerika Serikat terse

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Dalam perundingan tersebut, Freeport sepakat beri 51 persen sahamnya ke pemerintah.

Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson mengatakan pihaknya telah setuju mengenai kesepakatan divestasi saham 51 persen. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen PT Freeport Indonesia yang mematuhi aturan yang berlaku di Tanah Air.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017. Dalam perundingan tersebut, telah disepakati beberapa hal, salah satunya mengenai divestasi saham hingga 51 persen.

Freeport sepakati syarat pemerintah demi perpanjangan kontrak. Syarat dari pemerintah yang disepakati Freeport di antaranya adalah mengganti statusnya menjadi IUPK, membangun smelter selambat-lambatnya selesai 2022, hingga divestasi saham sebesar 51 persen untuk Kepemilikan Nasional Indonesia.

Jonan mengatakan, ada beberapa kesepakatan terkait perundingan tersebut. Salah satunya adalah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT FI menyetujui divestasi saham sebesar 51 persen.

"Saya kira kedua belah pihak harus dilihat kepentingannya dan diakomodir sebaik mungkin. Karena pemerintah tentu punya posisi yang jelas terhadap Freeport sedangkan Freeport sebagai swasta juga sudah menanamkan nilai investasinya cukup tinggi. Sehingga kepastian perusahaan diperlukan."

Pemerintah Indonesia memiliki batas negosiasi dengan PT Freeport Indonesia hingga Juli 2017. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hasil terkait negosiasi tersebut. Pemerintah Indonesia sedang berhadapan dengan dua kemungkinan penyelesaian sengketa Freeport, yaitu melalui negosiasi maupun Arbitrase Internasional.