Merdeka.com - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah masyarakat Indonesia yang teraliri listrik atau rasio elektrifikasi sepanjang 2018 mencapai 98,30 persen. Angka ini meningkat dari capaian periode sebelumnya yakni sebesar 95,37 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan dengan realisasi tersebut pihaknya mematok target rasio elektrifikasi pada tahun ini dapat mencapai 99,9 persen. Sementara, untuk target rasio desa berlistrik diperkirakan akan mencapai 100 persen.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 99,9 persen listrik. Pemerintah berkomitmen terus melakukan peningkatan aksesibilitas listrik kepada masyarakat dengan memperluas penyambungan listrik untuk rumah tangga dan beberapa desa," imbuhnya dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Kamis (10/1).

Meski dipatok sebesar 99,9 persen, dirinya mengakui ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk pencapaian tersebut. Salah satunya adalah percepatan pembangunan kapasitas listrik.

"(Misalnya) pembebasan lahan, pada saat membangun sistem awal kelistrikan tidak seperti zaman sekarang. Ada satu sistem secara lahiriah membutuhkan investasi yang cukup besar," sebutnya.

Andy menambahkan, seiring dengan meningkatnya infrastruktur ketenagalistrikan dan rasio elektrifikasi, maka konsumsi listrik perkapita (kWh/kapita) pada tahun ini ditargetkan sebesar 1.200 kWh/kapita. Angka ini meningkat dari realisasi konsumsi pada 2018 yang hanya mencapai 1.064 kWh/kapita.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah terus mengejar pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) dengan membangun jaringan kelistrikan, serta memasang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan kelistrikan.

"Tetap melakukan pembangunan jaringan transmisi distribusi, bisa semua tidak? Saya rasa tidak bisa, yang lain pembangunan home solar sistem supaya rasio elektrifikasi tercapai," kata Menteri Jonan, di PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut Menteri Jonan, pemerataan kelistrikan tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat dan PT PLN (Persero) saja, tetapi butuh kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan mengalokasikan dana penyambungan listrik gratis, untuk masyarakat yang belum tersambung listrik karena tidak mampu.

"Saya imbau di Jawa di Kabupaten, Provinsi yang APBD triliunan menyisihkan sebagian APBD, untuk penyambungan keluarga tidak mampu agar rasio elektrifikasi naik," tuturnya.