'Pemerintah harusnya dahulukan infrastruktur ketimbang reklamasi'

Merdeka.com - Pemerintah resmi melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Langkah ini menjadi salah satu alternatif solusi pengembangan kawasan baru di Jakarta.

Namun sebenarnya banyak isu krusial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bisa dikedepankan, selain reklamasi.

"Infrasktruktur pembangunan, normalisasi sungai atau bagaimana supaya Jakarta menjadi bagus, harus ada awareness di situ," ujar Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (23/9).

Menurutnya, pertumbuhan penduduk Jakarta sebesar 1,4 persen atau 135.000 jiwa per tahun telah membuat beban Jakarta semakin berat.

Kini Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.476 orang per kilometer persegi. Situasi ini membuat Jakarta menghadapi ancaman masalah tata ruang, kemacetan, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan persoalan sosial lainnya.

Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), reklamasi Teluk Jakarta dapat menyerap setidaknya 20.000 orang tenaga kerja. Saat ini tercatat ada 167 perusahaan yang terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta. Masing-masing perusahaan memiliki peranan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sebelumnya, dua pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan ini sekaligus menganulir langkah pendahulunya Rizal Ramli.