Pemerintah dan DPR masih eyel-eyelan soal rumah untuk swasta

Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum sepakat soal tabungan perumahan rakyat (Tapera), khususnya untuk pekerja swasta. Pemerintah masih berpikir bahwa beban negara akan bertambah jika pekerja swasta juga masuk tapera

"Isu pokoknya, DPR dalam Undang-Undang sifatnya memaksa mereka ingin ini wajib seluruh pekerja. Kita ini berpikir wajib atau tidak, kita tak ingin menambah beban APBN, kita masih eyel-eyelan," jelas Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/5).

Djan menuturkan, DPR menginginkan baik pegawai negeri maupun swasta gajinya akan dipotong lima persen dalam jangka waktu tertentu. Tabungan pekerja itu nantinya akan dikembalikan dalam bentuk rumah.

Dari hasil tabungan tersebut, dalam waktu satu atau dua tahun pekerja akan mendapatkan fasilitas minimal berupa rumah susun sewa. Rumah susun sewa itu nantinya akan dibangun oleh badan pengelola, termasuk mengelola uang tabungan yang disetorkan pekerja.

Terkait siapa saja yang berhak mendapat rumah ini, Djan mengatakan mereka yang masih dalam usia produktif. Alasannya semakin tua usia pekerja, tabungannya kian menipis. "Sesuaikan masa kerja, bisa 20 sampai 30 tahun, kita sesuaikan usia produktif," jelasnya.