Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 28,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Anggaran ini turun dari tahun 2017 yang mencapai Rp 31,2 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady bersyukur adanya penurunan subsidi tersebut. Menurutnya, hal ini mencerminkan adanya efisiensi dan penghematan di sektor distribusi.

"Alhamdulillah, artinya saat ini turun yang grogotan kami terhadap subsidi Rp 172 triliun yang kemarin diusulkan, itu turun menjadi Rp 28 triliun. Di sini artinya ada efisiensi kemudian ada penghematan di sektor distribusi dan sebagainya," kata Edi, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (18/8).

Namun demikian, kata dia, subsidi pupuk ini masih dipertahankan karena ada tiga alasan seperti, untuk meningkatkan kesejahteraan petani kemudian agar produktifitasnya meningkat dan untuk meningkatkan produksi pangan itu sendiri.

"Misalnya dulu yang kita subsidi hanya urea, sekarang besar kita berikan sekitar 2 juta ton untuk pupuk majemuk. Pupuk majemuk ini produktivitasnya tinggi di atas 6 per hektar rata-rata. Kalau dulu sebelum ada NPK hanya sekitar 4 ton. Gabah kering hanya sekitar 4 ton, panennya sekitar 5. Jadi subsidi ini diarahkan untuk majemuk sangat mendorong produktifitas," jelasnya.

Diharapkan, dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena mengurangi nilai ongkos produksinya. Rata-rata ongkos produksi biaya pupuk terhadap biaya usaha tani ini sekitar 8-9 persen.

"Tetapi ini sangat penting bagi petani. Karena ketepatan jenisnya, ketepatan jumlahnya ketepatan, harganya, waktunya sangat mempengaruhi hasil dari pada usaha tani. Ini penting, walaupun pada biaya produksinya hanya 9 persen, tetapi dia sangat berperan terhadap peningkatan kesejahteraan petani," tandasnya.