Pemerintah beri bansos PKH adaptif kepada warga terdampak gempa Lombok
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang adaptif dan responsif untuk warga terdampak gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi warga akibat bencana.
"Terjadinya bencana alam dapat memicu kemiskinan baru karena korban bencana kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Atau bahkan kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama meninggal karena bencana," ucap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Harry Hikmat dikutip keterangannya di Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana maka bagi keluarga korban bencana yang rumahnya rusak berat akan diberikan Jaminan Hidup (Jadup) dan bantuan Isian Hunian Tetap. Jadup diberikan satu kali dan penyalurannya dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai dalam bentuk non tunai melalui bank.
"Warga yang masuk dalam kategori penerima Hunian Sementara (Huntara) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menerima Jadup. Dari data tersebut akan kami verifikasi dan validasi kelayakannya untuk menerima PKH," jelasnya.
Pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan validasi dan verifikasi warga terdampak gempa untuk menentukan apakah keluarga tersebut berhak mendapatkan PKH dan diusulkan untuk mendapatkan PKH.
"Setiap keluarga yang telah lolos proses verifikasi dan validasi, akan mendapatkan uang PKH sebesar Rp 1.890.000 per tahun yang dicairkan bertahap sebanyak empat kali yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Mekanisme pencairannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS," katanya.
Dengan kartu ini, maka setiap penerima PKH adaptif dapat melakukan tarik tunai di gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Agen Bank terdekat. Selain dana PKH, pemegang KKS juga memperoleh Bantuang Pangan Beras Sejahtera atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Bagi pemegang KKS yang dalam keluarganya terdapat lanjut usia (lansia) di atas 70 tahun maka keluarga tersebut juga berhak mendapat bantuan sosial untuk lansia. Apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat penyandang disabilitas berat maka diberikan bansos untuk penyandang disabilitas," terang Harry yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut.
Diharapkan, PKH yang adaptif ini akan membuka akses warga terdampak gempa terhadap bantuan sosial lainnya seperti bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak usia sekolah dan program perlindungan kesehatan untuk seluruh anggota keluaga melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta bantuan sosial atau subsidi lainnya. Hal ini ditujukan untuk percepatan pemulihan kesejahteraan korban bencana.
Anggota Komisi VIII DPR RI Adi Putra Darmawan Tahir dalam pidatonya mengatakan PKH telah turut serta memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. "Maka tentu saja program yang sangat baik ini tidak boleh berhenti dan harus dijalankan secara berkelanjutan," terangnya.
Untuk diketahui bantuan sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 adalah PKH untuk 99.355 keluarga, terdiri dari PKH Reguler sebanyak 98.155 keluarga, PKH Disabilitas untuk 788 keluarga, dan PKH Lanjut Usia untuk 412 keluarga. BPNT untuk 138.363 keluarga. Total bansos untuk NTB tahun 2018 sebesar Rp370.552.110.000.
Penyaluran PKH di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ini merupakan kick off atau penyaluran perdana PKH tahap ketiga secara nasional. Kegiatan yang bertempat di Kantor Bupati Lombok Timur ini diikuti 500 KPM di Kecamatan Selong.
Setelah menyalurkan PKH di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Dirjen bergerak menuju ke Posko Induk di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Di sini terdapat Tenda Kesehatan, Tenda Rawat Inap korba gempa, dan Dapur Umum ysng dikelola Tagana NTB.
Bantuan yang disalurkan pada tahap kedua sebesar Rp 455.654.070 dalam bentuk logistik di antaranya kasur, velbed, tenda serbaguna keluarga, selimut, sandang, family kit, kids ware, tenda gulung, beras, dan paket sembako.
Total bantuan yang telah disalurkan adalah Rp 958.514.686 terdiri dari bantuan logistik tahap satu dan tahap dua, serta santunan ahli waris untuk 13 orang. Untuk tahap berikitnua, Tim Kemensos juga tengah menyiapkan santunan ahli waris untuk 6 korban meninggal.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDari gempa bumi hingga banjir, bencana alam telah menjadi ancaman konstan bagi manusia sepanjang peradaban.
Baca SelengkapnyaKLHK pun memberikan perhatian terhadap menangani polusi yang merusak lingkungan, maka limbah plastik tidak luput dari perhatian pemerintah.
Baca SelengkapnyaLokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Oleh karenanya, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupan
Baca SelengkapnyaAkibat bentrokan tersebut, setidaknya lima orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.
Baca SelengkapnyaDitangkap Polisi, Ini Kronologi Pemuda Mabuk Tusuk Ibu-Ibu di Bogor hingga Berlumuran Darah
Baca Selengkapnya