Pembayaran Cicilan Polis Jiwasraya Dahulukan Masyarakat Menengah Bawah
Merdeka.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan bahwa pengembalian uang nasabah Jiwasraya akan diprioritaskan terlebih dahulu kepada masyarakat menengah bawah. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Sesuai janji Presiden (Jokowi) dan Pak Erick (Menteri BUMN) bahwa kita memastikan polis tradisional yang masyarakat menengah bawah itu kita utamakan dulu ya," kata dia ditemui di Jakarta, Rabu (5/2).
Menurutnya, presiden mempunyai alasan mengapa nasabah dengan kategori kelas menengah ke bawah didahulukan dibandingkan dengan nasabah lainnya. Mengingat, secara ekonomi mereka lebih membutuhkan.
"Karena kita tahu tradisional polis dari sisi ekonomi mereka lebih berat jadi kita utamakan di situ," imbuh dia.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menyatakan pembayaran klaim perusahaan asuransi Jiwasraya akan segera dimulai pada kuartal II 2020. Menurut Arya, hal itu dilakukan sejalan dengan proses penyehatan bisnis perusahaan.
"Nanti kuartal II akan dimulai (pembayaran cicilan), tahun ini, yang pasti kuartal II dengan Jiwasraya Putra, holdingisasi, kita bertahap lah," papar Arya.
Pencairan Pembayaran Polis Tunggu Restu DPR
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berjanji akan mulai mencicil polis nasabah Jiwasraya pada akhir Maret. Pembayaran akan dilakukan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui langkah penyelamatan yang disampaikan hari ini.
"Konteks pembicaraan yang sudah kami rapatkan dari internal mungkin Maret akhir sudah mulai ada pembayaran kalau nanti konsep yang kami paparkan tertutup bisa disetujui," ujar Erick saat menghadiri rapat kerja dengan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).
Erick melanjutkan, sejauh ini Jiwasraya memiliki tanggungan wajib pembayaran klaim kepada nasabah sebesar Rp16 triliun. Sementara saat ini, perusahaan pelat merah tersebut memiliki kekurangan solvabilitas sebesar Rp28 triliun.
"Kementerian BUMN sedang melakukan koordinasi dengan Kemenkeu, OJK dan lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi terbaik dalam penyelamatan ini. Walaupun tadi di awal, kami ingin juga mulai ada pencairan di Maret. Kami terus upayakan kerja profesional dan transparan," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca SelengkapnyaJokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar
Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaAwalnya Istri Ngidam Beli Sapi, Kini Pemuda Banyuwangi jadi Juragan Sapi Omzetnya Miliaran Rupiah
Sapi miliknya pernah dibeli Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Baca Selengkapnya