Menteri Susi akui sulit endus praktik perekrutan ABK ilegal
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui, pihaknya cukup kesulitan mengendus praktik perekrutan tenaga kerja kapal ilegal. Sebab, banyak cara yang dilakukan para agen untuk merekrut anak buah kapal (ABK), seperti berpromosi ke daerah-daerah, lewat brosur-brosur dan lewat agen-agen.
"Mungkin juga (masyarakat) tidak tahu apakah (agen penyalur tenaga kerja) ini resmi atau tidak, karena tidak ada juga pengumuman, yang resmi mana, mana yang tidak resmi," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Rabu (18/4).
Selain itu, pengangkutan tenaga kerja yang kerap terjadi di tengah laut juga mempersulit pengawasan dari pemerintah. "Kalau kita tidak tangkap juga kita tidak tahu (praktik tenaga kerja ilegal). Karena mereka naikan crew itu tidak di port. Mereka naikkan di laut," ujar dia.
Meski begitu, pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem pengawasan terhadap sistem perekrutan tenaga kerja dan memastikan agen-agen penyalur juga kapal-kapal ikan benar-benar memenuhi hak tenaga kerja yang disalurkannya.
"Koordinasi antar departemen. Di kita kalau ketahuan itu terjadi maka SIUP-nya izin tangkapnya bisa kita cabut. Dan kita sudah lakukan beberapa di Indonesia," tegasnya.
Dia pun merasa prihatin pada ABK kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan ilegal. Menurut dia, banyak dari mereka yang direkrut secara tak resmi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya ketika bekerja di atas kapal.
Karena itu, Pemilik Maskapai Susi Air ini mengatakan nasib ke-20 ABK kapal STS-50 masih tergolong mujur, karena diperlakukan dengan baik oleh pemimpin di kapal tersebut.
"Mereka beruntung bahwa pemimpin di kapal tersebut memberi mereka makanan yang cukup dan memperlakukan mereka dengan baik, tapi banyak (ABK kapal ilegal) yang lain tidak (diperlukan dengan baik)," jelas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaHal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat (1/3).
Baca SelengkapnyaJaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bea Cukai Malang melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan jasa ekspedisi
Baca SelengkapnyaKejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah
Baca SelengkapnyaTruk yang terlibat kecelakaan tersebut diketahui melanggar aturan operasional angkutan khusus tambang.
Baca SelengkapnyaArdian menjelaskan JMW menjalankan bisnis ilegal itu atas desakan kebutuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaKerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaAksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca Selengkapnya