Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang menargetkan, Indonesia menjadi negara petrokimia nomor 1 di Asean. Target itu sejalan dengan investasi pembangunan pabrik petrokimia di Cilegon untuk pengolahan naphta dengan kapasitas hampir 7 juta ton per tahun.

Naphta diproduksi antara lain menjadi etilena, propilena, butadiena dan benzena. "Beberapa proyek petrokimia lain (selain Cilegon) dalam proses realisasi," ujar Menteri Agus dalam diskusi online Berita Satu, Jakarta, Selasa (23/11).

Disamping menggenjot pembangunan petrokimia, hilirisasi industri berbasis migas dan batu bara terus dilakukan. Saat ini sedang berlangsung pembangunan proyek gasifikasi batu bara.

Proyek gasifikasi batu bara yang tengah dipacu realisasinya meliputi pabrik coal to chemical di Tanjung Enim dan Kutai Timur dan pembangunan coal to methanol di Meulaboh, Aceh.

Proyek-proyek ini merupakan salah satu dari beberapa industri pionir di Indonesia tengah dipacu realisasinya diharapkan dapat mengolah batu bara menjadi methanol sebanyak 4,5 juta ton per tahunnya.

Proyek gasifikasi batu bara ini didukung oleh ketersediaan sumber daya batu bara yang mencapai 38,84 miliar ton dan cadangan ini dapat bertahan hingga 2091 dengan laju produksi tahunan sebesar 600 juta ton.

"Ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan karena akan mengakhiri tradisi penjualan komoditas mentah tanpa ada pengolahan dan nilai tambah," kata Menteri Agus.

Peran Strategis Industri Petrokimia Pacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Industri petrokimia merupakan industri hulu yang berperan penting dan strategis dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Pemerintah pun memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri petrokimia di Indonesia, dibuktikan dengan beberapa regulasi terhadap industri polypropylene.

Saat ini, kebutuhan produk polypropylene masih tergantung kepada pasokan impor yang mencapai 50 persen, sedangkan pasokan dalam negeri dipenuhi oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebesar 33 persen, PT Polytama Propindo sebanyak 14 persen dan sisanya sebanyak 3 persen dipasok oleh Pertamina Plaju.

Pemerintah melalui PP No 66 Tahun 2019 melakukan penyertaan modal kepada PT Tuban Petrochemical Industries (TPI), melalui Pertamina, sehingga TPI menjadi entitas anak PT Pertamina (Persero). TPI merupakan pemegang saham mayoritas di PT Polytama Propindo sebanyak 80 persen, sedangkan sisanya dimiliki Pasio Investments BV.

Guna mengembangkan usaha, PT Polytama Propindo akan menerbitkan instrumen pasar modal dalam bentuk Obligasi II PT Polytama Propindo Tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp400 miliar dan Sukuk Ijarah II PT Polytama Propindo Tahun 2021 sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.

"Kedua instrumen tersebut akan digunakan untuk modal kerja, proyek granule dan pengadaan tangki propylene," kata Direktur Utama PT Polytama Propindo, Didik Susilo dikutip dari Antara, Senin (16/8).

Obligasi II dan Sukuk Ijarah II masing-masing akan diterbitkan dalam Seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B, dengan tenor lima tahun. Obligasi dan Sukuk Ijarah masing-masing akan jatuh tempo pada 8 September 2024 untuk Seri A dan 8 September 2026 untuk Seri B.