Menkeu Purbaya Siap Paparkan Kebijakan Fiskal Indonesia di Luar Negeri untuk Yakinkan Lembaga Pemeringkat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pada April 2026. Kunjungan ini bertujuan khusus untuk memaparkan kebijakan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat global. Langkah strategis ini diambil menyusul koreksi outlook peringkat utang Indonesia oleh Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service.

Sebelumnya, Purbaya lebih banyak fokus pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, dengan adanya koreksi dari dua lembaga pemeringkat internasional tersebut, ia merasa perlu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fiskal di kancah global. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi.

Dalam taklimat media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Purbaya menegaskan pentingnya menjelaskan kondisi riil fiskal Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan internasional, terutama lembaga pemeringkat, memahami secara komprehensif apa yang telah dan akan dikerjakan pemerintah untuk menjaga fundamental ekonomi tetap kuat.

Menjawab Kekhawatiran Lembaga Pemeringkat Global

Kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke luar negeri, yang dijadwalkan bertepatan dengan pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, D.C., Amerika Serikat pada April 2026, menjadi momentum penting. Ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk secara langsung menjelaskan posisi fiskal Indonesia yang relatif aman. Ini termasuk rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit terhadap PDB yang masih terkendali.

Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun, atau setara dengan 40,46 persen terhadap PDB. Angka ini menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia masih berada dalam batas aman. Selain itu, defisit per 28 Februari 2026 tercatat sebesar Rp135,7 triliun, atau 0,53 persen terhadap PDB, jauh di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Fitch sendiri memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 2,9 persen dari PDB, sedikit di atas target pemerintah. Salah satu kekhawatiran utama lembaga pemeringkat adalah potensi risiko pada pendapatan pajak dan bea cukai. Menanggapi hal ini, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki dan memastikan pendapatan tersebut akan membaik di masa mendatang.

Strategi Pemerintah untuk Penguatan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia memiliki strategi jelas untuk memperkuat posisi fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai indikator awal perbaikan, penerimaan pajak pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp245,1 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 30,4 persen. Meskipun kepabeanan dan cukai terkoreksi 14,7 persen menjadi Rp44,9 triliun, pemerintah optimistis akan perbaikan di sektor ini.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,11 persen. Menteri Keuangan memperkirakan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026, dengan target mencapai 5,5 hingga 6 persen. Proyeksi ini didukung oleh berbagai kebijakan yang sedang dan akan dijalankan pemerintah.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Purbaya akan memacu belanja pemerintah secara efektif dan efisien. Selain itu, upaya menjaga likuiditas di sektor finansial juga menjadi prioritas. Optimalisasi peran perusahaan special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu akan dimaksimalkan untuk mendorong berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat membantah keraguan dari lembaga pemeringkat global.

Sumber: AntaraNews