Menhub Budi minta kasus suap tak terulang lagi di Garuda Indonesia

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kasus suap yang menimpa mantan Direktur Utama Garuda Indonesia tak terulang lagi. Sebab, saat ini hanya Garuda Indonesia salah satu maskapai yang punya tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Harapannya kalau itu benar yang akan datang Garuda (Indonesia) melakukan kegiatan lebih berhati-hati karena Garuda adalah flight carrier membawa nama bangsa dan punya tanggung jawab kepada bangsa," ujar Budi, di kantornya, Jumat (20/1).

Dia menjelaskan kasus tersebut tak mengganggu operasional Garuda Indonesia. Budi pun memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terus menghargai proses hukum kasus suap mesin jet ini.

"Ya saya pikir pertama kali menghargai dan mengikuti yang dilakukan sebagai upaya kita perbaikan negara kita," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai tersangka. Emir saat ini diketahui menjadi bos Matahari Mall.com.

"Benar (tersangka), tunggu konferensi pers," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (19/1).

Namun, Syarif enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus apa yang menjerat Emirsyah tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di empat lokasi di sekitar Jakarta Selatan pada Rabu (18/1).

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan dalam proses penyidikan sebuah kasus baru. "Ada indikasi suap lintas negara yang kami tangani. Nilai suapnya cukup signifikan jutaan dolar AS," katanya.

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar resmi berstatus tersangka atas dugaan penerimaan suap dari Rolls-Royce atas pengadaan mesin jet Trent 700 untuk pesawat jenis Airbus. Emirsyah diduga telah menerima kucuran uang suap mulai dari mata uang Euro hingga Dollar Amerika.

"Tersangka ESA (Emirsyah Satar) diduga menerima suap dari tersangka SS (Soetikno Soedarjo) dalam bentuk uang dan barang. Dalam bentuk uang 1,2 juta Euro dan USD 180 ribu," jelas Laode.