Merdeka.com - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta sebenarnya bukanlah wacana baru. Wacana ini sudah mulai didengungkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana saat itu, Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dinilai paling layak menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta.

Wacana terus berlanjut, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau juga berniat memindahkan ibu kota, namun tidak terealisasi. Kini, pemerintahan Jokowi - JK kembali membuka peluang untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebut, pemerintah telah mempersiapkan pemindahan ibu kota negara. Pemerintah menyebut Pulau Kalimantan masih menjadi tempat ideal untuk Ibu Kota Indonesia yang baru.

Namun demikian, pemerintah tidak lagi melirik Palangkaraya jadi ibu kota Indonesia yang baru. Kota ini dinilai sudah tidak layak karena daya dukung lahan yang tidak memadai. Meskipun Palangka Raya memiliki wilayah yang luas yakni 2.679 kilometer persegi, atau hampir empat kali lebih luas dibandingkan luas Jakarta 740,3 kilometer persegi, lahan layak huni masih kecil dan rawan terjadi banjir apabila salah dalam mengelola.

Andrinof menyebut dua kota lain di Kalimantan Tengah, yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Alasannya adalah karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan. Andrinof menyebut Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.

"Jadi akan sangat 'urgent'. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata Andrinof seperti dilansir dari Antara, Jakarta, (7/4).

Jika demikian, bagaimana kondisi Pangkalanbun dan Sampit?