Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri Tito Minta Sri Mulyani Tambah Anggaran Blangko e-KTP 2020

Mendagri Tito Minta Sri Mulyani Tambah Anggaran Blangko e-KTP 2020 Mendagri Tito Karnavian. ©2019 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri pertemuan internal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta agar Kementerian Keuangan menambah anggaran blangko e-KTP 2020.

"Kita bahas berkaitan dengan masalah anggaran blangko e-KTP, yang kita perkirakan tahun 2020 itu tidak cukup sampai dengan akhir tahun," ujar Tito saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/1).

Dia memperkirakan, anggaran yang ada saat ini hanya cukup memenuhi kebutuhan penyediaan e-KTP sampai Juni 2020. Padahal, sejak awal tahun banyak masyarakat yang kehilangan identitas akibat adanya bencana banjir.

"Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan 5 dan 6 itu habis blangko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu. Sehingga minta agar ditambah," paparnya.

Kirim Surat Resmi

Untuk itu, Kemendagri dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi terkait penambahan anggaran tersebut. "Beliau sampaikan agar berikan surat resmi, kami akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya," kata Tito.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut menambahkan, penambahan anggaran blangko merupakan hal yang sangat penting. Untuk tahun ini saja ada sebanyak 30 juta keping blangko e-KTP yang harus dipenuhi.

"Ini kan penting, seperti banjir kemarin ada yang kehilangan KTP, KK, ini Dirjen Dukcapil untuk bantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut secara gratis. Ini sudah berjalan. Otomatis akan bertambah lagi kebutuhannya. Ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta

Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pesan Mendagri ke Kepala Daerah: Optimalkan Peran Relawan Agar Masyarakat Aman dari Bahaya Kebakaran

Pesan Mendagri ke Kepala Daerah: Optimalkan Peran Relawan Agar Masyarakat Aman dari Bahaya Kebakaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran ke-105 di Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya
TNI Sergap dan Duduki Markas KKB di Maybrat, Sita Amunisi hingga Busur dan Anak Panah

TNI Sergap dan Duduki Markas KKB di Maybrat, Sita Amunisi hingga Busur dan Anak Panah

TNI masih berada di dalam hutan sampai saat ini untuk melaksanakan eksfiltrasi (proses pemindahan personel).

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
THR PNS, TNI/Polri Habiskan Anggaran Rp48,7 Triliun

THR PNS, TNI/Polri Habiskan Anggaran Rp48,7 Triliun

Alokasi anggaran untuk pembayaran THR lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya