Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri masih terus memantau polemik yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah, khususnya dampak pada sektor tenaga kerja. Hanif sendiri telah membentuk tim untuk mengecek keberadaan karyawan Freeport saat polemik seperti ini.

Meski begitu, Hanif mengaku belum memperoleh data pasti terkait jumlah pekerja yang terdampak akibat polemik ini.

"Saya harus cek lagi, tim sudah jalan tapi saya belum cek lagi," ucap Hanif saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/3).

Hanif mengingatkan agar PT Freeport Indonesia tidak menjadikan tenaga kerja sebagai alat untuk menekan pemerintah. "Kalau ada masalah ya dirundingkan baik-baik dengan pemerintah dalam hal ini ESDM," katanya.

Diberitakan sebelumnya, nasib PT Freeport Indonesia saat ini sangat mengenaskan. Tidak boleh ekspor konsentrat mentah, perusahaan telah menghentikan semua pekerjaan tambang. Pekerja berencana akan melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat.

Freeport mengatakan, tambang Grasberg harus memangkas 60 persen produksi per bulan jika tidak kunjung mendapat izin ekspor konsentrat pada pertengahan Februari ini. Sebab, gudang penyimpanan sangat terbatas dan sudah hampir penuh.

"Semua kegiatan pertambangan telah berhenti sepenuhnya. Sekarang hanya perawatan saja," kata kepala serikat pekerja Freeport Indonesia, Virgo Solossa seperti ditulis Reuters di Jakarta, Kamis (17/2). Virgo menyebut, saat ini sudah 33.000 karyawan Freeport yang dirumahkan.