Lindungi Aset Negara, Kemenkeu Siapkan Triliunan untuk Asuransi 1.862 Gedung

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyiapkan dana triliunan untuk mengasuransikan 1.862 barang milik negara (BMN) mulai September mendatang. Namun, tidak disebutkan berapa anggaran tepatnya untuk program asuransi ini.

Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu, Encep Sudarwan, mengatakan program Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan akan segera diimplementasikan dalam 3 tahapan.

"Ada 1.862 bangunan gedung tersebar di seluruh Indonesia, dari pajak, bea cukai, perbendaharaan, BKF dan lainnya. Launching Agustus, pelaksanaan September," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/7).

Encep mengatakan, asuransi ini dilakukan untuk melindungi barang negara terutama gedung agar memiliki jaminan ketika terjadi suatu bencana. "Mengamankan barang milik negara dan menjamin kalau terjadi bencana, penggantiannya gimana. Supaya tidak melalui proses lama," jelasnya.

Asuransi BMN tersebut nantinya akan ditangani oleh perusahaan konsorsium asuransi yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Sejauh ini sudah ada sebanyak 58 perusahaan asuransi terdiri dari 52 asuransi umum dan 6 reasuransi.

"Konsorsium, sudah dibuat ada 58 asuransi. 52 asuransi umum, 6 reasuransi. Kami tidak menentukan siapa yang boleh dan tidak. Kita buat syarat ketentuan berdiskusi dengan OJK. Kami ingin pastikan ini asuransi yang sudah memenuhi syarat, sehat. Kami tidak menentukan perusahaan asuransi mana, mereka yang menentukan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan, dalam hal asuransi BMN ini pemerintah hanya mengasuransikan gedung bukan tanah. Sebab, harga tanah bisa berubah namun harga gedung akan tetap bahkan menurun.

"Tanah tidak asuransi, gedung yang asuransi. Tapi saat ini sedang dalam tahap audit BPK. Setelah itu, baru tahu persis nilai gedung yang akan diasuransikan. Untuk piloting, kita pilih Kemenkeu karena dekat sama kita," jelasnya.