Kurangi kesenjangan sosial, OJK buat aturan Keuangan Berkelanjutan

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan POJK Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik sebagai wujud implementasi dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan dalam waktu dekat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, penerbitan ini guna menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. Selain itu, aturan ini juga untuk mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

"Untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam," kata Muliaman melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu (12/7).

Selain itu, beleid ini juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, emiten, dan perusahaan publik melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan.

POJK Keuangan Berkelanjutan akan diterapkan secara bertahap untuk masing-masing LJK, emiten dan perusahaan publik, yang didasarkan pada perbedaan karakteristik dan kompleksitas usaha. Di samping itu, OJK juga menilai kesiapan masing-masing lembaga.

Selain itu, beberapa kegiatan dalam rangka mendukung implementasi Roadmap Keuangan berkelanjutan telah dilakukan yaitu program peningkatan awareness kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melalui penyelenggaraan training Analis Lingkungan Hidup (TAL) dasar sebanyak 22 angkatan, training Analis Lingkungan Hidup (TAL) tingkat lanjut sebanyak 2 angkatan, dan training of trainers (ToT) sebanyak 3 angkatan.

OJK juga telah membuat beberapa panduan program keuangan berkelanjutan bagi LJK. Di mana pembuatannya bekerja sama dengan para ahli dan lembaga terkait, seperti USAID, IFC, UNIDO, GIZ dan WWF.