Krisis Energi Global Meledak: Filipina Jadi Negara Pertama Umumkan Darurat Nasional

Filipina menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap konflik di Timur Tengah.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga keamanan energi, dengan menyoroti ancaman yang semakin dekat terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara tersebut.

Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, serta penutupan efektif Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran penting telah mengguncang pasar energi global, memicu kelangkaan dan lonjakan harga.

Melansir laman BBC, Filipina mengimpor 98 persen kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk, dan sejak perang pecah pada 28 Februari, harga solar dan bensin di negara itu telah meningkat lebih dari dua kali lipat.

Pada hari Selasa, Marcos menjelaskan bahwa langkah ini memberi kewenangan hukum kepada pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan guna memastikan stabilitas energi sekaligus melindungi perekonomian secara luas.

Berdasarkan perintah tersebut, sebuah komite dibentuk untuk mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok lainnya agar tetap berjalan tertib.

Pemerintah juga diberi wewenang untuk membeli langsung bahan bakar dan produk minyak bumi guna memperkuat cadangan pasokan. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.

Kebijakan ini muncul setelah sejumlah senator mendesak Marcos untuk mengakui kondisi darurat yang dihadapi keluarga-keluarga di Filipina akibat melonjaknya harga minyak.

Harga bensin dan solar kembali melonjak pada hari Selasa, mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum perang pada Februari.

Sejak konflik di Timur Tengah dimulai, pemerintah telah memberikan subsidi kepada pengemudi transportasi, mengurangi layanan feri, serta menerapkan sistem kerja empat hari bagi pegawai negeri untuk menghemat bahan bakar.

Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Energi Sharon Garin menyatakan bahwa negara tersebut hanya memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari.

Garin juga menjelaskan kepada wartawan bahwa Filipina akan sementara waktu lebih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi, sebagai respons terhadap melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).

Asia menjadi kawasan yang sangat terdampak oleh blokade Selat Hormuz. Tahun lalu, hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati jalur tersebut ditujukan ke wilayah ini.