Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPPU bakal dalami kasus beras oplosan PT IBU

KPPU bakal dalami kasus beras oplosan PT IBU beras cianjur. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya masih akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait adanya kasus beras oplosan yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Namun, KPPU belum bisa menyimpulkan adanya monopoli yang dilakukan produsen beras tersebut.

"Kita akan lihat penguasaan pasarnya seperti apa, kemudian kita menentukan apakah ada pelanggaran dengan cara menaikkan harga secara tidak wajar atau tidak. Kita belum sampai sampai di sana membuat kesimpulan bawa ini monopoli, ini bukan monopoli," ujar Syarkawi di Jakarta, Selasa (25/7).

Meskipun demikian, menurutnya, sejauh ini yang menjadi persoalan perbedaan harga beras di tingkat petani dan yang dibeli konsumen terdapat pada panjangnya rantai distribusi.

"Petani menjual ke pengepul, pengepul menjual ke penggilingan, penggilingan ke pedagang besar, pedagang besar ke agen, agen ke retailer, baru sampai konsumen. Jadi kalau masing-masing rantai distribusi ada margin tentu harga di konsumen jadi tinggi," katanya.

Syarkawi berharap mencuatnya kasus ini dapat memberi dampak positif bagi tata kelola perberasan nasional. "Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata niaga perberasan kita di Indonesia sehingga lebih adil bagi petani, lebih adil bagi distributor yang ada di rantai distribusi, lebih adil bagi konsumen," pungkasnya.

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ini Jawaban KPU soal Intervensi Aparat Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024

Ini Jawaban KPU soal Intervensi Aparat Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024

Sebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara

Baca Selengkapnya
KPU Rilis Laporan Awal Dana Kampanye: Prabowo-Gibran Paling Banyak, Ini Rinciannya

KPU Rilis Laporan Awal Dana Kampanye: Prabowo-Gibran Paling Banyak, Ini Rinciannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan laporan dana awal kampanye capres dan cawapres Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Kirim Tim Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

KPU Kirim Tim Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

Sampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Importasi Gula

Baca Selengkapnya
KPU Pertimbangkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah TPS Bermasalah

KPU Pertimbangkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah TPS Bermasalah

Rekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya