KKP Pastikan Pengawasan Laut Nasional Tetap Optimal Meski Kapal Dialihkan untuk Bantuan Bencana

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pengalihan sebagian kapal pengawasnya untuk misi kemanusiaan di wilayah Sumatera tidak akan mengganggu efektivitas pengawasan laut nasional. Keputusan ini diambil untuk mendukung distribusi bantuan bencana, sementara sebagian besar armada pengawas tetap beroperasi penuh menjaga perairan Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen KKP dalam mendukung penanganan bencana sekaligus menjaga kedaulatan maritim.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau Ipunk, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalihkan tujuh kapal pengawas. Kapal-kapal ini diperuntukkan mendukung distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. KKP memiliki total 34 kapal pengawas, sehingga pengalihan ini dianggap tidak signifikan mengurangi kemampuan pengawasan.

“Ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” kata Ipunk saat pengiriman bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melalui Kapal Pengawas Orca 6 milik KKP di Muara Baru, Jakarta Utara. Ia menambahkan bahwa armada lainnya tetap siaga untuk memastikan pengawasan perairan Indonesia tetap berjalan optimal.

Dukungan Kemanusiaan dan Pengawasan Laut KKP

KKP telah mengerahkan tujuh kapal pengawas perikanan serta satu pesawat pengawas untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana. Fokus utama adalah daerah-daerah yang sempat sulit dijangkau penanganan awal, seperti Aceh Tamiang. Kehadiran armada KKP di lokasi bencana mendapat apresiasi positif dari masyarakat karena responsif dalam mendukung upaya tanggap darurat dan memenuhi kebutuhan logistik dasar.

Dalam misi kemanusiaan ini, KKP juga menjalin koordinasi erat dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta berbagai unsur petugas terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Total, KKP telah menerima 159 ton bantuan kemanusiaan dari berbagai kementerian/lembaga dan pihak terkait yang didistribusikan secara bertahap.

Adapun tujuh kapal pengawas yang dialihkan untuk distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera meliputi:

• KP Hiu 12
• KP Hiu 16
• KP Hiu 08
• KP Hiu Macan 05
• KP Barakuda 01
• KP Orca 05
• KP Orca 06

Komitmen KKP Menjaga Perairan Nasional

Meskipun sebagian armadanya dialihkan untuk misi kemanusiaan, KKP menegaskan bahwa fungsi pengawasan di laut tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas dan kewenangan. Pengawasan perairan Indonesia terus dilaksanakan oleh kapal-kapal pengawas yang tersisa. Hal ini penting untuk menjaga keamanan laut dan mencegah aktivitas ilegal, seiring dengan komitmen KKP dalam mendukung penanganan bencana di Sumatera.

Ipunk memastikan bahwa KKP tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap perairan nasional. “Terkait dengan bagaimana pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan,” tegasnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa KKP mampu menyeimbangkan antara tugas kemanusiaan dan fungsi inti menjaga kedaulatan dan sumber daya kelautan Indonesia. Prioritas terhadap pengawasan laut KKP tetap tinggi.

Dengan total 34 kapal pengawas, KKP memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan kedua fungsi tersebut secara simultan. Pengalihan tujuh kapal untuk bantuan bencana merupakan bagian dari respons cepat pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu, armada lainnya terus berpatroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Sumber: AntaraNews