Kenaikan UMP 2025 Tak Dibahas Pemerintah, Bagaimana Nasib Buruh?

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyatakan bahwa variasi dalam kenaikan UMP untuk tahun 2026 cukup signifikan.

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah Jawa Tengah telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5%, sehingga menjadi Rp2.169.349.

Presiden Prabowo memutuskan Upah Minimum Nasional 2025 naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2024. Segini bocoran prediksi kenaikan UMP di Jakarta.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dalam menetapkan upah minimum daerahnya.

Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama.

Pengumuman kenaikan UMP akan dilakukan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Kehidupan buruh kini seperti budak sistem oligarki.

UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen. Dari semula Rp 1.986.670 menjadi Rp 2.057.495.

Penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2023.

Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap tekanan ekonomi yang dapat memicu hambatan pada dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

KSPI menyoroti ketimpangan upah nasional setelah buruh pabrik Karawang disebut menerima upah lebih tinggi dari pegawai bank di Jakarta.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Jakarta Public Service (JPS) menilai Program Padat Karya DKI Jakarta sebagai solusi tepat menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan dan BBM.

Warga Muhammadiyah di Kalimantan Tengah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di 56 lokasi, mendahului pemerintah dan sejalan dengan penerapan Kalender Hijriah Global Tugas (KHGT) yang dicanangkan Muhammadiyah.

Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah memberikan manfaat langsung bagi lulusan baru, membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata dan gaji setara UMP.

Simak rangkuman **Berita Jakarta Terkini** pada Jumat (9/1) meliputi kebijakan UMP 2026, insiden kebakaran di Cipinang Muara, pengangkutan sampah, hingga rekayasa lalu lintas MRT.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.

Mobilisasi massa kali ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Para buruh dari wilayah Pantura hingga Priangan Timur memilih menggunakan sepeda motor.