Kementerian PUPR Hibah BMN Hingga Rp222,58 T, Terbesar Jalan dan Jembatan
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima barang milik negara (BMN) hasil pembangunan instansi senilai Rp 222,58 triliun. Ini merupakan hasil pembangunan Kementerian PUPR yang alokasinya berasal dari APBN.
"Memang sih kalau melihat Menteri PUPR asosiasinya jalan tol. Padahal banyak sekali yang di luar jalan tol. Seperti air minum, perumahan, rusunawa. Bahkan yang menerima itu adalah sama sekali tidak selalu di lingkungan pemerintahan. Namun juga ada universitas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (29/3).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jender PUPR Mohammad Zainal Fatah, coba merinci BMN yang dihibahkan penggunaannya untuk kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah (pemda), hingga yayasan dan universitas.
"Nilai BMN Kementerian PUPR yang akan dilakukan serah terima pada hari ini, total mencapai Rp 222,58 triliun. Terdiri dari BMN yang dihibahkan, Rp 221,58 triliun (99,55 persen)dan BMN yang akan dialihstatuskan penggunaannya sebesar Rp 1,0 triliun (Rp 0,45 persen)," paparnya.
Adapun nilai BMN terbesar yang diserahterimakan berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, mencapai Rp 221,58 triliun atau setara 99,13 persen. Disusul hibah BMN dari Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,08 triliun (0,49 persen), dan Ditjen Cipta Karya Rp 0,85 triliun (0,38 persen).
Untuk sektor Bina Marga, BMN yang diserahkan meliputi jalan nasional arteri, termasuk tanah untuk jalan nasional, serta jembatan dan jembatan gantung. Sementara untuk sektor perumahan yakni dalam bentuk rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus).
Sedangkan pada sektor Cipta Karya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM) dan SPAM regional, tempat pembuangan akhir sampah atau TPA, pengelolaan air limbah, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Terdapat 6 kementerian/lembaga yang turut jadi penerima hibah, yakni Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pertanian.
Juga terdapat 24 pemda yang terdiri dari pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota, mulai dari Pemprov DKI Jakarta hingga Pemkab Merauke. Kemudian, ada juga 3 yayasan dan 2 universitas penerima hibah BMN Kementerian PUPR.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPrajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya