Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kementan sebut terobosan pembangunan pertanian angkat kesejahteraan petani

Kementan sebut terobosan pembangunan pertanian angkat kesejahteraan petani Mentan Amran Sulaiman. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pembangunan program-program terobosan yang dilakukan di bidang pertanian selain mampu meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, juga telah mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Data dan Informasi Publik, Ketut Kariyasa berdasarkan data yang ada.

Produksi padi dalam negeri misalnya, meningkat sejak tahun 2014 dari 70,8 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 75,4 juta ton GKG dan 79,4 juta ton GKG pada 2015 dan 2016 berturut turut. Peningkatan juga terjadi di 2017 menjadi menjadi 81,1 juta ton GKG. Di tahun 2018, produksi padi diperkirakan meningkat menjadi 83,0 juta ton.

"Tidak hanya padi, komoditas jagung ikut meningkat. Produksi jagung tahun 2015 sekitar 19,61 juta ton dan meningkat menjadi 23,58 juta ton pada tahun 2016, dan naik lagi menjadi 28,92 juta ton pada tahun 2017. Produksi jagung tahun ini juga diperkirakan meningkat menjadi 30,06 juta ton," demikian ungkap Ketut di Jakarta, Senin (22/10).

Dia menambahkan terlepas dari peningkatan produksi padi dan jagung, kesejahteraan petani terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS menyebutkan tahun 2014 nilai NTUP (Pertanian Sempit tanpa Perikanan) hanya sebesar 106,05, namun dan 2015 dan 2016 berturut-turut meningkat menjadi 107,44 dan 109,83. Nilai NTUP pada tahun 2017 juga kembali membaik menjadi 110,03.

"Pada tahun ini, 2018, sampai pada bulan Agustus rata-rata nilai NTUP lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan nilai NTUP tersebut dapat dipahami bahwa selama empat tahun kesejahteraan petani terus mengalami perbaikan," ungkapnya.

Disamping peningkatan NTUP, angka penduduk miskin di pedesaan juga menurun. Pada Maret 2015 penduduk miskin di pedesaan masih sekitar 14,21% (17,94 juta jiwa) dan pada bulan yang sama tahun 2016 dan 2017 turun berturut-turut menjadi 14,11% (17,67 juta jiwa) dan 13,93% (17,09 juta jiwa).

"Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di pedesaan kembali turun menjadi 13,47% (15,81 juta jiwa), dan bahkan secara nasional dalam sejarah jumlah penduduk miskin sudah di bawah 2 digit (9,82%). Fakta-fakta ini tidak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan petani semakin membaik," bebernya.

Selain itu, Ketut pun mengungkapkan indek gini rasio pun ikut menurun. Indek gini rasio mencerminkan pemerataan pendapatan di pedesaan membaik, atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan antar rumah tangga di pedesaan semakin rendah.

"Pada tahun 2015, indek Gini Rasio di pedesaan sebesar 0,334 dan pada tahun 2016 dan 2017 turun masing-masing menjadi 0,327 dan 0,320. Pada tahun ini, 2018, memang sedikit menaik sebesar 0,004 poin menjadi 0,324," ungkapnya.

Hal yang menarik dikatakan Ketut, angka pemerataan pendapatan di desa lebih baik daripada masyarakat perkotaan yang nilai nya masih sekitar 0,40.

"Terbukti bahwa keberhasilan kemajuan bidang pertanian telah berdampak baik terhadap meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian," pungkasnya.

(mdk/hrs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD
Kemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD

Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.

Baca Selengkapnya
Enam Perusahaan BUMN Kolaborasi dengan KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Enam Perusahaan BUMN Kolaborasi dengan KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Peneliti Ungkap Generasi Muda Punya Ukuran Otak yang Lebih Besar, Ternyata Ini Dampaknya Bagi Kesehatan
Peneliti Ungkap Generasi Muda Punya Ukuran Otak yang Lebih Besar, Ternyata Ini Dampaknya Bagi Kesehatan

Ternyata ukuran otak generasi muda lebih besar dari generasi sebelumnya. Ini dampak bagi kesehatan.

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Buruh, Pekerja Tembakau Minta Hal Ini ke Pemerintah
Peringati Hari Buruh, Pekerja Tembakau Minta Hal Ini ke Pemerintah

Keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.

Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono Tegaskan Belum Ekspor Pasir Laut, Ini Alasannya
Menteri Trenggono Tegaskan Belum Ekspor Pasir Laut, Ini Alasannya

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.

Baca Selengkapnya
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan

Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Baca Selengkapnya
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia
Mendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia

Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.

Baca Selengkapnya
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim

Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.

Baca Selengkapnya