Kemenperin beri keringanan pajak jika perusahaan libatkan SMK

Jumat, 17 Februari 2017 20:57 Reporter : Syifa Hanifah
airlangga hartarto. ©blogspot.com

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berencana akan menerapkan tax allowance pada industri yang mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan vokasi.

"Kalau satu yang diperlukan adalah industri kalau menjalankan ini kan perlu diberikan fasilitas. Salah satu fasilitas yang diusulkan bisa berupa tax allowance dan itu nanti akan dibahas," kata Airlangga di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/2)

Dia menegaskan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan di mana industri harus mendorong prototipe yang akan dimulai di Jawa Timur. Di mana terdapat 50 industri yang akan bekerja sama dengan 260 SMK.

"Kalau dari perindustrian kami telah mengeluarkan kebijakan untuk link match industri dan SMK dan kita akan mendorong prototipe lanjutan. Prototipe lanjutan itu akan dimulai di Jawa Timur. Itu kira-kira ada 50 industri dengan 260 SMK. Itu link and match baik dari segi fasilitas yang bisa dipakai maupun kurikulum," jelasnya.

"Nanti di Jawa Timur kita mulai 50 tapi kan yang ikut pelatihan dengan Apindo itu sudah lebih dari 2.000. Tapi dari training. Sekarang kita dorong lagi tak hanya vokasional training tapi juga schoolnya. Nanti kita ikut dalam program Jerman, Swiss maupun Austria," sambung Airlangga.

Untuk itu, dirinya akan bersinergi dengan kementerian lain terlebih di Kementerian Ketenakerjaan untuk melakukan pelatihan dan Kementerian Keuangan.

"Juga tentu nanti akan dikembangkan juga dengan Kementerian-Kementrian lain. Juga tentu dengan Kemenaker yang akan didorong trainingnya. Vokasional trainingnya yang waktunya lebih singkat. Dan mengenai teknis fasilitas nanti kita akan bicarakan dengan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri pendidikan vokasi ini tujuannya untuk pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi atau menekan ketimpangan sosial melalui pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Salah satu kunci di situ adalah soal bagaimana input pengembangan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan kerja, itu semua bisa demand driven, jadi semua bisa berorientasi kepada keputuhan pasar kerja," kata Hanif. [sau]

Topik berita Terkait:
  1. Kemenperin
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.