Merdeka.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat memaparkan progres jembatan timbang pasca diambil kewenangannya ke pemerintah pusat. Dari 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, 26 di antaranya akan diaktifkan.

Dari 26 jembatan timbang, sembilan akan dikelola oleh pihak swasta di bawah naungan Kementerian Perhubungan. "Yang kita lakukan sekarang proses adalah pilot projectnya. Dilakukan dengan melakukan lelang, prosesnya sampai di anuising," ujar Hindro, di kantornya, Selasa (15/8).

Meski demikian, sampai saat ini belum ada pihak swasta yang ditunjuk menjadi pengelola. Sebab, proses lelang masih berlangsung. "Tentu, kita tidak bisa mempercepat karena proses lelang ada aturan main. Harapannya mungkin selesai akhir agustus 28, informasi yang kita terima, dan diperkirakan akhir agustus sudah bisa kontrak dengan pihak pemenang," tegasnya.

Diharapkan swasta yang memenangkan lelang dengan nilai total Rp 11 miliar ini adalah perusahaan yang sudah punya pengalaman agar mereka memberikan contoh sistem pengelolaan yang baik. "Jadi, kita ingin tahu. Kita akan mendapatkan sistem terbaik agar ke depan sitem ini kita ikuti dan semua harus sama," jelasnya.

Dengan diswastakannya jembatan timbang, Hindro berharap sistem yang berjalan bisa lebih baik lagi serta mampu meminimalisir praktek pungutan liar yang kerap terjadi di jembatan timbang. "Harapannya tidak ada pelanggaran. Namun sebelum diterapkan (dikelola oleh swasta) perlu ada sosialisasi masif. Kalau langsung diterapkan akan banyak pelanggaran dan dampaknya besar," pungkasnya.