Kemenhub Ajukan Anggaran 2020 Sebesar Rp41,75 Triliun
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajukan anggaran sebesar Rp41,75 triliun pada 2020, jumlah itu jauh lebih kecil dibanding pagu kebutuhan awal yang senilai Rp87,84 triliun.
"Setelah melalui review beberapa kali, Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2020 sebanyak Rp41,75 triliun," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).
Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) beserta Pemerintah Daerah mulanya mengajukan pagu kebutuhan tahun 2020 sebesar Rp87,84 triliun. Namun, berdasarkan kajian angka dasar Surat Sekjen Kemenhub per 15 Maret 2019, nominal tersebut berubah menjadi Rp69,10 triliun.
Jumlah itu semakin mengecil setelah Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Surat Bersama Usulan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub 2020, menjadi Rp41,75 triliun.
Budi menyebutkan, pagu indikatif tersebut kelak akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Antara lain, belanja modal, belanja barang tidak mengikat, belanja barang mengikat, dan belanja pegawai.
Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal, yakni sebesar Rp23,89 triliun atau sekitar 57,22 persen dari total pagu indikatif. Disusul belanja barang tidak mengikat Rp11,02 triliun (26,40 persen), belanja pegawai Rp4,05 triliun (9,71 persen), dan belanja barang mengikat Rp2,78 triliun (6,67 persen) .
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnya