Merdeka > Ekonomi

Jokowi Kembali Terbitkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rabu, 13 Mei 2020 11:31 Reporter : Siti Nur Azzura
Jokowi Kembali Terbitkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Presiden Jokowi. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Padahal, sebelumnya pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020.

Dalam Pasal 34 di Perpres yang baru diterbitkan Jokowi, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Sedangkan, iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

"Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020," bunyi Pasal 34 ayat 6.

Dengan demikian, untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP kelas I sebesar Rp160.000, kelas II sebesar Rp110.000, dan kelas III sebesar Rp42.000. Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020, kelas I sebesar Rp80.000, kelas II sebesar Rp51.000, dan kelas III sebesar Rp25.500.

"Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya," bunyi Pasal 34 ayat 9.

2 dari 2 halaman

Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berlaku April

iuran bpjs kesehatan berlaku april rev4

Pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mulai 1 April 2020.

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari Rp110.000 menjadi Rp51.000, dan kelas I dari Rp160.000 menjadi Rp80.000.

Jumlah iuran tersebut sesuai Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sedangkan kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (21/4). [azz]

Baca juga:
Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berlaku Mulai April 2020
Penarikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Maladministrasi
Stafsus Jokowi Jelaskan Alasan Belum Ada Perpres Baru Soal Iuran BPJS Kesehatan
Perpres Baru Belum Terbit, Strategi Pemerintah Menambal Defisit Iuran BPJS Kesehatan?
Jerit Masyarakat Iuran BPJS Kesehatan Tak Kunjung Turun di Tengah Corona
Keluh Masyarakat Tarif BPJS Kesehatan Yang Belum Kunjung Turun di Tengah Pandemi

Jokowi Tinjau Penyerahan Bantuan Tunai di Kantor Pos Bogor
Jokowi Tinjau Penyerahan Bantuan Tunai di Kantor Pos Bogor
Ketua Gugus Tugas Nasional: Presiden Jokowi Tak Paksa Pemerintah Daerah Terapkan PSBB
Ketua Gugus Tugas Nasional: Presiden Jokowi Tak Paksa Pemerintah Daerah Terapkan PSBB
Karena Pandemi Corona, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Bayar Zakat Secara Online
Karena Pandemi Corona, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Bayar Zakat Secara Online
Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Terkait Evaluasi Penerapan PSBB
Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Terkait Evaluasi Penerapan PSBB
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Presiden Jokowi
  3. Iuran BPJS Naik
  4. BPJS Kesehatan
  5. Asuransi
  6. Ragam Konten
  7. Jokowi
  8. Asuransi Kesehatan
  9. Jakarta
  10. Joko Widodo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Misteri Motif Pembunuhan Brigadir J & Pengakuan Istri Ferdy Sambo
image

Mendag Sebut Harga Mi Instan Justru Bakal Turun di September 2022
image

INFOGRAFIS: Subsidi BBM Beban Berat Anggaran Negara
image

Terbongkar Skenario Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Bukti Tak Ada Kejahatan Sempurna

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi