Jokowi Kembali Singgung Ruwetnya Perizinan Investasi di Indonesia
Jokowi pun menyinggung soal gagalnya investor yang mau masuk Indonesia, yang disebabkan oleh susahnya perizinan.
Jokowi pun menyinggung soal gagalnya investor yang mau masuk Indonesia, yang disebabkan oleh susahnya perizinan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk terus memperbaiki iklim investasi, baik nasional maupun di daerah. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi.
Jokowi pun menyinggung soal gagalnya investor yang mau masuk Indonesia, yang disebabkan oleh susahnya perizinan dan pembebasan lahan.
"Dulu kita ini selalu berorientasi kepada pemasaran terus, marketing terus, bicara investasi Indonesia baik, begitu investor datang pembebasan lahan gagal, balik, ngga jadi investasi. Investor datang lagi, ruwet perizinannya, balik ngga jadi lagi investasi" ujar Jokowi dalam acara Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023, Jakarta, Kamis (7/12).
Kepala Negara itu menyebutkan bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri. Contohnya soal rampungnya pembebasan lahan di banten terkait pabrik hirilisasi PT Lotte Chemical Indonesia.
"Saya perintahkan kepada Pak Menteri Bahlil, maksimal 3 bulan harus rampung urusan tanah, 2 minggu diselesaikan rampung. Hal-hal yang seperti ini dibutuhkan, bekerja fokus, detail dan selesai. Percuma kita marketing muter ke seluruh negara berbondong-bondong datang," jelasnya.
"Kemudian urusan pembebasan tanah saja engga rampung, engga bisa menyelesaikan, berbondong-bondong masuk perizinan ruwet bertahun-tahun engga bisa selesai, untuk apa kita memarketingi urusan investasi," kata Jokowi
Jokowi menekankan kembali soal pentingnya investasi di Indonesia. Dia menyebut bahwa semua negara membutuhkan investasi, sebab hal itu merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.
"Saya ingin mengulang lagi bahwa semua negara saat ini butuh yg namanya investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara saat ini sangat sulit sekali menaikkan konsumsi masyarakat bukan hal yang gampang menaikkan ekspor bukan hal yang gampang. Naik sedikit saja sangat sulit," kata Jokowi.
Jokowi menyebut adanya pergerakan investasi di dalam negeri bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan juga mendatangkan penerimaan negara dan daerah.
"Tapi yang dikejari-kejar semua negara saat ini adalah hanya satu, investasi. Dan kita juga sama kita ingin buka kesempatan kerja yang selebar-lebarnya bagi rakyat kita. Oleh sebab itu sekali lagi investasi harus terus tumbuh, karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah," tegasnya.
Selain membuka kesempatan kerja, Kepala Negara itu bilang, investasi juga mendatangkan penerimaan negara. Di antaranya mulai dari pajak badan pajak penghasilan perorangan, pajak penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Banyak yang bertanya, pak investasi itu selain kesempatan kerja apa sih? Penerimaan negara. Karena PPh badan pasti kita dapat, PPh karyawan pasti kita dapat, bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham, berarti juga dapat dividen setiap tahunnya," jelasnya.
Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta para pengusaha tidak khawatir dengan gejolak politik yang terjadi jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan target dari Presiden tentang jumlah uang investasi yang harus masuk ke Indonesia dari tahun ke tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, saat ini sudah saatnya suara dan juga kepentingan dari negara-negara berkembang harus didengarkan oleh dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan tiga hal mengenai investasi, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui hingga kini belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Baca SelengkapnyaJika dihitung berdasarkan luas wilayah, satu Pulau Jawa tetap masih dominan dibandingkan 17.000 pulau lain yang ada di Indonesia.
Baca Selengkapnya