Merdeka.com - Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengungkapkan lima rencana strategis yang bakal dia jalankan jika terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Langkah-langkah tersebut dia sampaikan ketika menjalani rangkaian uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia mengatakan lima strategi ini dilakukan untuk mendukung tugas utama Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Juga untuk mengembangkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Strategi pertama, yakni mengoptimalkan bauran kebijakan yang bersifat akomodatif. Bauran kebijakan moneter makroprudensial dan kebijakan lainnya dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada saat yang sama juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memerhatikan dan menyesuaikan terhadap dinamika siklus bisnis dan keuangan yang terjadi.

"Misalnya dalam situasi mencegah tekanan inflasi yang tinggi atau untuk merespon kenaikan suku bunga global, maka Bank Indonesia perlu meningkatkan suku bunga domestik. Namun demikian, pada saat yang bersamaan Bank Indonesia perlu juga menjaga likuiditas sektor perbankan dan mendorong perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasinya," kata dia, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7).

Langkah kedua, yakni pendalaman pasar keuangan. Menurut dia, pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting bukan hanya untuk mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Namun juga untuk mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi. Terbatasnya sumber dana pemerintah dan domestik menyebabkan penggunaan sumber dana dari sektor swasta dan luar negeri sangat menjadi penting.

"Strategi pendalaman pasar keuangan diarahkan melalui penguatan ekosistem sektor keuangan, yaitu penyedia dana dari sisi demand, pengguna dana dari sisi supply, lembaga intermediasi penunjang, contohnya bank, asuransi, dan sekuritas, pengayaan instrumen keuangan penguatan infrastruktur pendukung, koordinasi antara lembaga terkait serta edukasi harus diperkuat ke depan," paparnya.

Bersama Kemenkeu dan OJK, tambah dia, BI harus terus berinovasi dan mendukung terbentuknya sumber-sumber pembiayaan baru, melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan penerbitan berbagai instrumen keuangan baru, seperti project bonds, dan sekuritisasi aset.

"Namun demikian sangat diperlukan harmonisasi regulasi terkait instrumen, masalah perpajakan pada instrumen dan lindung nilai (hedging) untuk memitigasi risiko," tegas Destry.

Langkah ketiga yang akan diambil, yakni pengembangan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan inklusif. Perkembangan ekonomi digital yang diikuti dengan perkembangan teknologi finansial merupakan tantangan nyata bagi perbankan Indonesia. Karena sudah merambah ke berbagai layanan yang selama ini dilayani oleh perbankan.

"Hal ini menjadi tantangan besar karena terjadi pergeseran pola transaksi menuju transaksi nontunai dan pelakunya pun tidak hanya bank namun juga nonbank. Hal ini akan mendorong terjadinya inovasi sistem pembayaran di mana Bank Indonesia dituntut untuk bisa mengembangkan sistem pembayaran yang lancar aman, efisien dan inklusif," ungkap dia.

Langkah keempat, pengembangan industri halal dan keuangan syariah. Bank Indonesia sangat menyadari potensi yang besar dari ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah merumuskan cetak biru strategi pengembangan syariah.

"Yang bertumpu pada tiga pilar. Pilar pertama adalah membangun mata rantai ekonomi halal. Kedua bertumpu pada percepatan pengembangan sektor keuangan, baik keuangan komersial seperti perbankan dan nonbank dan instrumen keuangan syariah, maupun keuangan sosial melalui pemberdayaan zakat dan wakaf. Pilar ketiga adalah edukasi dan komunikasi melalui pengembangan kurikulum ruangan ekonomi syariah dan kewirausahaan," imbuh Destry.

Langkah kelima, yakni sinergi dengan pemerintah, OJK, DPR dan lembaga lainnya. Dia menegaskan, sinergi dengan lembaga dan otoritas lain sangat dibutuhkan. Sebab permasalahan yang dihadapi semakin Kompleks.

"Hal ini juga dinyatakan dalam misi bank Indonesia bahwa bank Indonesia harus melakukan sinergi dengan pihak lain, seperti misalnya dengan OJK untuk sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Dengan Kementerian Keuangan terkait dengan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal dan dengan pemerintah dan strategis lainnya untuk penguatan kebijakan sistem pembayaran dan teknologi finansial," tandasnya.