Merdeka > Ekonomi

Jadi Opsi Pendanaan Ibu Kota Baru, Utang RI Dikhawatirkan Bengkak

Kamis, 5 Mei 2022 13:05 Reporter : Anggun P. Situmorang
Jadi Opsi Pendanaan Ibu Kota Baru, Utang RI Dikhawatirkan Bengkak Utang. ©2018 liputan6.com

Merdeka.com - Pemerintah menetapkan aturan skema pendanaan Ibu Kota Nusantara salah satunya melalui utang. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, keputusan utang sebagai salah satu sumber pendanaan menandakan pemerintah menyadari pembangunan IKN butuh dana besar. Hal ini dinilai akan membuat beban APBN meningkat karena membengkaknya utang.

"Pemerintah ini kan sedang bingung, karena kebutuhan anggaran IKN sebenarnya tidak masuk akal sejak awal. Maka opsi utang dijadikan salah satu jalan untuk pendanaan," katanya kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (5/5).

Bhima mengatakan, opsi awal mengandalkan KPBU juga tidak mudah. Sebab, swasta punya berbagai pertimbangan dalam pendanaan proyek infrastruktur.

Jika di target hingga 2024 bauran pendanaan IKN Rp466 triliun dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan, yaitu: APBN sebesar Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun.

"Tentu angka ini kurang realistis. Selama ini peran KPBU dalam proyek PSN terbilang kecil atau dibawah 12 persen dari total pendanaan," jelasnya.

2 dari 2 halaman

APBN Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

sudah jatuh tertimpa tangga

Bhima melanjutkan, apabila utang yang didorong untuk pendanaan maka APBN ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Kini APBN sedang menghadapi tantangan inflasi yang butuh subsidi energi, subsidi pangan dan bantuan sosial. Anggaran untuk pengendalian harga tidak kecil.

"Sementara ada nafsu pembangunan IKN yang tengah didorong. Jika dipaksakan khawatir utang IKN akan menjurus pada debt trap atau jebakan utang," jelasnya.

Sementara itu, dampak pembangunan IKN dinilai belum akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi ke depan. "Proyek belum tentu memberikan dampak ekonomi yang positif, sementara pajak tersita untuk pembayaran bunga utang," tandas dia. [azz]

Baca juga:
Ini Pajak-pajak yang Digunakan Presiden Jokowi untuk Mendanai IKN
Pemerintah Atur Cara Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan IKN
Resmi Terbit, ini Aturan Lengkap Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Jokowi Siapkan Kawasan Strategis Nasional di IKN
Jokowi Teken Perpres PNS Bisa Alih Status Jadi Pegawai Otorita IKN
Jokowi Bentuk Dewan Penasihat Otorita IKN

Maret 2022, Penerbitan Surat Utang RI Turun 55,6 Persen
Maret 2022, Penerbitan Surat Utang RI Turun 55,6 Persen
Pemerintah Bakal Turunkan Penerbitan Utang di 2023
Pemerintah Bakal Turunkan Penerbitan Utang di 2023
Bank Indonesia Catat Utang Asing Indonesia per Februari 2022 Capai Rp 5.974 Triliun
Bank Indonesia Catat Utang Asing Indonesia per Februari 2022 Capai Rp 5.974 Triliun
Sri Lanka Bangkrut Tak Sanggup Bayar Utang, Bagaimana Kondisi Indonesia?
Sri Lanka Bangkrut Tak Sanggup Bayar Utang, Bagaimana Kondisi Indonesia?
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Utang
  3. Ibu Kota Baru
  4. Pembangunan Infrastruktur
  5. Ekonomi Indonesia
  6. Jakarta
  7. Ibu Kota Negara
  8. Ibu Kota Pindah
  9. Pemindahan Ibu Kota
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Foto-Foto Try Sutrisno Saat Jadi Taruna, Ganteng dan Jadi Idola Kaum Hawa
image

Fakta-Fakta Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Bakar Pesawat Susi Air
image

Dapil dan Kursi DPRD Kabupaten Bekasi di Pemilu 2024: Tambah 5, Ini Lengkapnya
image

Potret Warga Nahdliyin Nobar Harlah 1 Abad NU di Tempat Muhammadiyah

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi