Iuran BPJS Batal Naik Jadi Momentum Perbaikan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX Melky Laka Lena mengatakan, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung perlu dijadikan momentum untuk membenahi sistem jaminan sosial nasional. Khususnya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Agar pemerintah dan DPR duduk bersama membahas soal ini, merancang kembali desain ulang tentang bagaimana sistem jaminan sosial nasional khususnya dalam aspek kesehatan. Kita tata kembali dengan baik," ujar dia di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Dengan demikian, persoalan yang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional dapat menemukan jalan keluar yang komprehensif dan jangka panjang. Demi sistem jaminan sosial nasional yang lebih baik lagi.

"Ini menjadi momentum sebenarnya agar berbagai aspek yang selama ini menjadi persoalan yang, terkait kepesertaan, pembiayaan layanan yang diperoleh dan sebagainya itu bisa betul-betul dituntaskan," tegas dia.

Terkait skema pengembalian iuran yang sudah dibayarkan baik oleh pemerintah maupun individu, lanjut dia, tentu BPJS Kesehatan sudah harus memikirkan mekanisme teknisnya. Yang diperhatikan yakni skema yang dipilih tidak merugikan pihak yang membayar iuran maupun BPJS Kesehatan.

"Misalnya kan BPJS Kesehatan punya data peserta yang sudah membayar (iuran). Kalau dia masuk kategori PBI atau Penerima Bantuan Iuran, baik APBN, ada 97 juta kurang lebih. Kemudian PBI Provinsi dan Kabupaten/Kota ada 37 juta. Berarti harus mengembalikan ke kas negara kan, baik ke pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujar dia.

"Kalau peserta mandiri tentu itu urusannya pribadi bersangkutan. Kalau dia dibayar perusahaan tentu perusahaan yang menerima pengembalian. Teknisnya saya kira bagaimana agar BPJS mengatur yang harus dikembalikan itu, jadi saja iuran bulan berikutnya. Itu bisa bisa diatur lebih teknis kan," tandasnya.

Tak Setuju Keluhan soal Defisit

Melky Laka Lena secara tegas tidak sependapat dengan alasan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena defisit keuangan perusahaan.

"Konsepsi kita begini, sistem jaminan sosial bukan asuransi. Kalau saya ikut asuransi saya membayar. Kalau sistem jaminan sosial dia merujuk pada sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Dia memandang, konsep jaminan sosial sama seperti konsep subsidi yang selama ini dijalankan pemerintah, seperti subsidi listrik, pupuk, dan BBM. "Masa kesehatan tidak ada subsidi. Dibilang kita defisit. Ini perspektif yang keliru. Kita tidak sedang bertransaksi dan berbisnis dengan rakyat. Kita lagi mengurus rakyat dan memberikan uang dan itu jaminan yang kita berikan. Bukan defisit," terang dia.

"Tinggal bagaimana kalau kita siap cuma Rp10 triliun dari situ kita hitung bagaimana mengaturnya sehingga rakyat miskin bisa kita urus. Kalau defisit seolah-olah negara berdagang sama rakyatnya. Tidak boleh," ujar Melky.

Melky pun menyentil peran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang dinilai belum menjalankan perannya secara optimal.

"Kewenangan besar ada di DJSN. Saya rasa, mereka ini tidak cukup PD (percaya diri) menjalankan kewenangannya. Harus juga dicek, konsepsi tentang desain kita punya sistem (jaminan sosial) termasuk pembiayaan. Desain awal dari mereka itu, usulnya dari mereka itu," jelas dia.

Karena itu, dia berharap DJSN dapat lebih sering tampil ke publik dalam menanggapi maupun memberikan informasi terkait sistem jaminan sosial nasional. "Mereka selama ini berlindung tidak kelihatan. Punggung dia harus dia ungkapkan. Dia tidak boleh lagi di berdiri di belakang. Harus maju. Karena konsep itu kita tunggu dari DJSN," tegasnya.