Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mulai gencar melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dalam sektor kesehatan. Ini terus dilakukan karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggenjot pembangunan secara masif dan tepat waktu.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Armand Hermawan, mengatakan semakin banyak keterlibatan sektor swasta melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) akan membantu percepatan pembangunan proyek infrastruktur kesehatan tepat waktu dan sesuai dengan perkiraan anggaran.

"Partisipasi swasta akan semakin memperluas peluang untuk berinovasi, salah satunya pada pembangunan infrastruktur sektor kesehatan yang nantinya masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas baik," ucap Armand di Jakarta, Sabtu (19/5).

Armand menambahkan bahwa fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan akan berpengaruh juga pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sehingga program Sustainable Development Goals dapat segera terwujud.

"Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dapat membantu memberikan layanan kesehatan yang lebih luas. Saya sependapat karena masyarakat yang sehat diyakini menjadi dasar dari pertumbuhan produktivitas dan keberlangsungan ekonomi," tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, partisipasi sektor swasta dalam pembangunan juga akan memperluas peluang untuk inovasi dan teknologi, yang menghasilkan perawatan kesehatan yang lebih terjangkau tetapi berkualitas lebih tinggi bagi orang Indonesia.

Menteri Sri Mulyani menyebut, meskipun ada peningkatan pendapatan dan efisiensi pengeluaran di sektor-sektor prioritas, kendala fiskal tetap ada. Kemitraan pemerintah dan swasta dapat digunakan untuk memobilisasi keuangan swasta, meningkatkan akses, meningkatkan kualitas layanan, memperkenalkan efisiensi dalam pemberian layanan kesehatan masyarakat, memperkenalkan inovasi dan teknologi, dan akhirnya meningkatkan hasil kesehatan.

Menteri Sri Mulyani menguraikan pengalaman Indonesia dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan yang didesain dengan realistis. Berdasarkan pengalaman Indonesia, sambungnya, pertama dengan mempertimbangkan lingkungan yang terbatas dan gap dalam pembiayaan, pengadaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kerja, desain, dan versi jaminan kesehatan harus realistis.

"Itu didesain utamanya untuk masyarakat produktif dan rentan dari golongan bawah hingga menengah," terang Menteri Sri Mulyani.

Menurutnya, jaminan kesehatan universal menjadi salah satu bagian dari agenda kunci pembangunan negara, tidak hanya mendukung cita-cita sustainable development goals PBB. Menurutnya, hal ini penting bagi negara emerging dan berkembang dengan gap atau kesenjangan produktivitas dan bonus demografi yang menguntungkan.

"Jaminan kesehatan universal diperlukan sebagai dasar dari pertumbuhan produktivitas kami dan keberlangsungan ekonomi," ujarnya.

"Partisipasi usia belajar dan populasi usia bekerja dalam sistem jaminan kesehatan yang berkualitas adalah penting untuk memastikan produktivitas, proses belajar, dan bekerja mereka tidak terhambat oleh isu kesehatan," dia menambahkan.