Ini Penyebab Banyaknya Koperasi Bermasalah di Indonesia

Merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah menilai bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang saat ini masih lemah dalam sisi pengawasan koperasi. Beleid tersebut dinilai perlu ada pembaruan dari sisi regulasi dan payung hukum keberadaan koperasi.

Salah satu bukti lemahnya aturan tersebut yaitu banyaknya permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan koperasi. Setidaknya, Satgas saat ini tengah mendampingi penyelesaian delapan koperasi yang bermasalah.

Ketua Satgas, Agus Santoso menilai aturan ini perlu dilakukan perbaikan melihat model koperasi yang terus berkembang.

"Pertama, kita itu masih menggunakan dasar hukum tahun 92 nomor 25, sebelumnya ada berlaku juga UU nomor 17 tahun 2012 tapi kemudian dibatalkan MK, sehingga kembali ke UU tahun 92," katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/1).

"Pengawasannya di undang-undang ini sangat lemah, mindsetnya itu tak digolongkan sebagai lembaga keuangan, jadi koperasi simpan pinjam itu di bawah pengawasan Kemenkop dan tidak ke OJK," sambungnya.

Dengan koperasi yang tidak masuk dalam kategori lembaga keuangan, secara sistem hukumnya, di Kementerian Koperasi dan UKM masuk ke kategori usaha bersama ekonomi kerakyatan. Sehingga ini membedakan kelasnya dengan lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan keuangan yang terdaftar d Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"kalau di koperasi itu kan anggota, pengawasannya bukan diserahkan ke negara, tapi diserahkan kepada anggota sendiri untuk memilih pengurus, pengawas koperasi, karena anggota itu sangat intens," katanya.

Dengan pengawasan dibebankan kepada anggota, seharusnya penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di koperasi itu dilakukan antara anggota dan pengurus koperasi. Skemanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai sarana keterbukaan antara pengurus dan anggota koperasi.

"Pengawasan yang dilakukan pemerintah itu sangat sumir, pembinaan, penyuluhan, paling banter sanksi administrasi, sementara pengawasan perbankan bisa pengawasan khusus, ambil alih manajemen, (kalau kami) tidak sampai kesana, sehingga memang ini disebut sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sifatnya demokratis," tutur Agus.

Pengawasan Khusus

Agus mengatakan dalam menangani permasalahan yang ada di koperasi, sebaiknya perlu ada pengawasan khusus. Alasannya model koperasi sendiri telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

"Tapi memang dalam praktik sekarang ternyata koperasi ini punya anggota ratusan ribu, punya cabang di berbagai kota, perilakunya mirip dengan bank, oleh karena itu ke depan kita harus berpikir karena KSP ini punya risiko sama dengan bank. Bisa mismatch liquidity dan solvability," katanya.

"Harus kita perlakukan pengawasan khusus seperti kita awasi lembaga keuangan jadi ada fit proper test ada laporan transparansi, misal 3 bulan disampaikan di media massa. Lalu investasinya diawasi agar tetap likuid karena menjaga mismatch liquidity tadi," imbuhnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com