Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun ke 4 pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Swasembada sampai saat ini hanya mimpi bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/2).

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lainnya. Dia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.

"Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan," serunya.

Guna memperbaiki, koordinasi antar kementerian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi disarankan untuk bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk di evaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada, bahkan ada 11 komoditi pangan yang seharusnya diwujudkan. "Presiden harus mengevaluasi."

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di kementerian pertanian, tapi tanggung jawab memang tetap ada pada presiden. Menurutnya, presiden dalam hal ini semestinya segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

"Kalau begitu berarti selama ini Kementan tidak betul betul valid dalam menyampaikan datanya ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya.

Kata Yeka, meski Presiden Joko Widodo sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini. Karenanya, hal yang harus diperlukan pak presiden, adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar gemborkan Kementan.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB,) Dwi Andreas menjelaskan, saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 30 ribu hingga 25 ribu ton.

"Satu satunya data yang ada itu kan data dari kementerian pertanian, dan kita tau persis-lah data dari kementerian pertanian ini sangat tidak akurat. Nah siapapun, presiden juga akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi kementerian pertanian berkali kali menyampaikan terjadi surplus beras bahkan sampai 17,6 ton ditahun 2017 dan produksi meningkat dibanding tahun 2016."

Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki bulan November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan di bulan Desember 2016. "Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai bulan september, sehingga pemerintah karena hanya memiliki data dari kementan sehingga seolah olah data kementan betul, karena stabil," tukasnya.

Makanya, menurut Andreas, presiden harus memiliki second opinion sebelum menentukan kebijakan. Dia menyarankan presiden untuk segera membentuk unit khusus intelejen data pangan yang bertugas untuk mengumpulkan, meramu, dan menyerahkan data khusus hanya untuk presiden.