Ini dua skema Menteri Yuddy berhentikan PNS berkinerja buruk
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi terus mendorong percepatan penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penataan diperlukan agar terwujudnya postur ideal PNS guna mendukung Nawacita yang menjadi program prioritas Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Upaya percepatan penataan PNS harus terus kita dorong. Targetnya pada tahun 2019 kita bisa mewujudkan postur PNS yang ideal sesuai kebutuhan organisasi. Bagi PNS yang tidak kompeten, kualifikasinya tidak sesuai, serta berkinerja buruk, kita akan rasionalisasi (berhentikan). Bisa melalui pensiun dini atau melalui skema golden shakehand," ujar Menteri Yuddy seperti ditulis situs kementerian di Jakarta, Selasa (17/5).
Kemudian, bagi instansi yang belanja pegawainya di atas 50 persen tidak diperkenankan menambah pegawai, kecuali untuk formasi tertentu yang benar-benar dibutuhkan. Menurut Yuddy, percepatan penataan PNS ini akan diawali dengan audit organisasi, kemudian akan dilakukan pemetaan pegawai.
Bagi pegawai yang kompeten, berkualifikasi dan berkinerja akan dipertahankan. Kemudian bagi PNS yang tidak kompeten dan kualifikasinya tidak sesuai namun berkinerja akan didiklatkan.
Sedangkan PNS yang berkompeten, kualifikasi sesuai, namun tidak berkinerja akan dikenakan rotasi/mutasi.
"Rasionalisasi hanya akan dikenakan pada PNS yang tidak kompeten, kualifikasi tidak sesuai, serta tidak berkinerja. Jadi yang masih memiliki kinerja akan diberi opsi lain," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Targetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaRPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.
Baca Selengkapnya