Ini daftar Pemda dan K/L peroleh opini WTP 5 tahun berturut-turut
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2016 kepada pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga (K/L). Penghargaan ini diberikan bagi institusi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut.
"Saya berikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP. Ini adalah suatu pencapaian yang baik. Saya lebih bangga lagi karena cukup banyak Pemda dan K/L yang mendapatkan status WTP selama lebih dari 5 tahun," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).
Dia berharap dengan diberikannya penghargaan ini, seluruh institusi negara bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk membangun bangsa. "Dengan adanya status laporan keuangan kita yang WTP, tentu kita memiliki adanya sense kemajuan, adanya proses perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan negara," imbuhnya.
Berikut Lembaga Negara yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (tahun 2012-2016)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan SAR Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ada pula Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kepegawaian Negara, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretariat Kabinet (Setkab), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Yudisial.
Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banggai, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Ada pula Kabupaten Ogan Komering Ulu Timor, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Lampung Barat.
Kementerian yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Pemerintah Provinsi yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sementara, Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Batam, Bandar Lampung, Denpasar, Surakarta, Banda Aceh, Lubuk Linggau, Metro, Banjar, dan Sabang.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaBPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnya