Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Pemerintah Inggris menyepakati kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Dokumen Kerjasama Knowledge Sharing Programme for Infrastructure Development.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan metodologi pembangunan infrastruktur yang lebih efektif, efisien, tepat waktu, dan berkualitas, di tengah kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang masih sangat besar.

Dokumen kerja sama kedua negara ini ditandatangani Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, dan Chief Executive Officer The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK) Tony Meggs.

Menteri Bambang menjelaskan dengan adanya kerja sama ini, Indonesia akan mendapatkan manfaat berupa benchmarking dalam menentukan proyek-proyek mana saja yang perlu dibangun sesuai dengan kebutuhan pemerintah, termasuk best practices dalam pengembangan metode standardisasi dalam tahap penyiapan, pengembangan, penyediaan, hingga pengevaluasian proyek dan program infrastruktur.

"Hal ini tentu diperlukan agar investasi yang dikeluarkan pemerintah dapat dilakukan secara efisien dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Menteri Bambang di kantornya, Selasa (3/7).

Pemerintah lnggris melalui The Infrastructure and Projects Authority (IPA UK), Foreign and Commonwealth Office, dan the Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) akan berbagi pengalaman dengan Pemerintah Indonesia terkait kesuksesan Pemerintah lnggris dalam melibatkan sektor swasta pada pembangunan proyek infrastruktur.

"Melalui adaptasi-metodologi ke dalam sistem pembangunan kita, diharapkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan secara sistematis dan efektif, khususnya dalam mendukung tahap inisiasi, penyiapan, pengembangan, hingga penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Kerja sama ini diimplementasikan dalam bentuk Knowledge Sharing dan Training Programme berkelanjutan, yang didesain untuk menghasilkan dan memperbaiki keahlian dan metodologi yang digunakan dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengatakan program dan kegiatan fokus pada pengembangan business case, peluncuran proyek dan konstruksi digital yang seluruhnya bertujuan untuk menghasilkan proyek yang dapat sukses ditawarkan di pasar Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur merupakan tugas utama dalam program pemerintahan Presiden Jokowi dan merupakan hal yang penting untuk masa depan Indonesia. Pemerintah lnggris memiliki banyak pengalaman dan keahlian dalam bidang ini. Saya bahagia bahwa para ahli dari dua negara telah bekerjasama untuk mempromosikan praktik terbaik dan standar internasional dalam pengembangan infrastruktur dasar untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kami menantikan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra Iainnya untuk me|aksanakan program ini," kata Moazzam.

Knowledge Sharing dan Training Programme tersebut terbagi atas dua fase dan akan berlangsung selama beberapa tahun.

Fase pertama fokus untuk memperkenalkan dan mengembangkan versi internasional dari metodologi infrastruktur lnggris, yaitu Five Case Model, Project Initiation Routemap, dan Konstruksi Digital (Permodelan Informasi Bangunan) untuk diterapkan dalam sistem perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program dan proyek infrastruktur.

Fase kedua fokus pada pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan perbaikan metodologi secara berkelanjutan hingga tahap akhir pelaksanaan melalui proyek pilot.