ICW: Hasil seleksi OJK mengecewakan
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, hasil seleksi dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan oleh presiden, sangat mengecewakan. Alasannya, masih ada calon-calon bermasalah yang lolos seleksi dan diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk seleksi tahap akhir.
Peneliti Senior ICW Danang Widoyoko menyebutkan, setidaknya terdapat 5 calon DK OJK yang memiliki konflik kepentingan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Komisaris Bank Mandiri Gunarni Soeworo.
"Ada 4 diantaranya adalah rekanan dari Bank Mandiri. Sedangkan satu diantaranya adalah Staf Khusus dari Menteri Keuangan," ujar Danang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/4).
Selain itu, ada 4 calon lain yang berkonflik kepentingan dengan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan seorang calon juga rekanan Gunarni Soeworo di Bank Niaga. Sementara 3 orang sisanya memiliki catatan kasus bisnis selama perjalanan karirnya. Pihaknya menuding, calon-calon yang muncul tidak terlepas dari tertutupnya proses seleksi.
"Buruknya hasil seleksi OJK tidak lepas dari susunan Pansel yang tidak mengakomodir unsur masyarakat dan kerja-kerja Pansel yang sangat tertutup tidak transparan," terangnya.
ICW meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak meloloskan calon yang berkonflik kepentingan. Menurutnya, DPR harus mengedepankan calon yang mempunyai keahlian dan pemahaman UU Pencucian uang, hukum pidana, pengawasan sektor keuangan menjadi DK OJK.
"Hal ini penting untuk memberantas korupsi di sektor keuangan yang kian marak," tandasnya.
(mdk/oer)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaPeneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaKepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan laporan aduan masyarakat IPW
Baca SelengkapnyaMereka menilai sistem Sikadeka KPU pun memiliki masalah serupa.
Baca SelengkapnyaTumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnya