Gubernur Bobby Nasution Paparkan Peningkatan Ekonomi Makro Sumut, Angka Kemiskinan Turun Signifikan

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memaparkan secara rinci tentang peningkatan ekonomi makro daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025. Pemaparan ini berlangsung pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut yang digelar pada Senin, 31 Maret. Fokus utama laporan tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution juga menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Data yang disampaikan mengindikasikan adanya perbaikan signifikan pada berbagai sektor. Hal ini menjadi cerminan dari keberhasilan program-program pemerintah provinsi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pemaparan LKPJ 2025 ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumut. Laporan ini tidak hanya memaparkan capaian, tetapi juga menyoroti efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Ketua DPRD Provinsi Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, menerima laporan tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut.

Tren Positif Pengentasan Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kemiskinan di Sumatera Utara berhasil diturunkan secara signifikan. Pada tahun 2025, persentase angka kemiskinan tercatat 7,36 persen, menurun sekitar 0,63 poin dari 7,99 persen pada tahun 2024.

Penurunan ini berarti sebanyak 87.760 jiwa penduduk Sumatera Utara berhasil keluar dari garis kemiskinan. Capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program yang telah diimplementasikan Pemprov Sumut. Upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan penurunan angka kemiskinan ini dapat dipertahankan.

Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan yang positif, mendukung **peningkatan ekonomi makro Sumut**. Partisipasi angkatan kerja pada tahun 2025 mencapai 72,29 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 71,36 persen, menandakan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi yang Solid

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara juga menunjukkan kenaikan yang menggembirakan. Pada tahun 2025, IPM tercatat sebesar 76,47, naik 0,71 poin dari 75,76 pada tahun 2024. Kenaikan IPM ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi daerah, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, juga mengalami peningkatan konsisten. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 8,6 persen. PDRB per kapita meningkat dari Rp62,08 juta pada tahun 2023 menjadi Rp67,42 juta pada tahun 2024, dan mencapai Rp72,62 juta pada tahun 2025.

Peningkatan ini setara dengan pertumbuhan sekitar 7,76 persen pada tahun 2025. Data ini menegaskan bahwa **peningkatan ekonomi makro Sumut** berjalan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang lebih inklusif dan merata.

Capaian Pendapatan dan Belanja Daerah yang Efisien

Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara pada tahun 2025 menunjukkan realisasi yang mendekati target. Dari target sekitar Rp12,7 triliun, realisasi PAD mencapai Rp12,27 triliun. Capaian ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.

Sementara itu, alokasi belanja daerah pada tahun 2025 sebesar Rp12,5 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp11,5 triliun, atau sekitar 92 persen. Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa belanja daerah ini mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Hal ini dilakukan sesuai prioritas yang diharapkan, dengan fokus pada program-program unggulan daerah.

Gubernur Bobby Nasution menegaskan, “Belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai prioritas yang diharapkan dengan memberikan program-program prioritas daerah.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumut untuk menggunakan anggaran secara bijak. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Rapat paripurna yang menerima LKPJ ini kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus. Panitia ini akan bertugas untuk membahas lebih lanjut mengenai PAD dan aset daerah. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber: AntaraNews