Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,380. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.

"Angka tersebut juga menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384," ujar Kepala BPS, Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/1).

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,391. Angka tersebut turun dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan tidak berubah dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Sementara itu, Gini Ratio di daerah pedesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,315. Catatan tersebut turun dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317 dan dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,71 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angka gini ratio tercatat sebesar 16,90 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,66 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Menko Darmin: Lebih Mudah Turunkan Kemiskinan Dibanding Ketimpangan Kaya - Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Angka ini turun tipis sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384.

Penurunan ini juga diikuti oleh angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengaku bahwa tidak mudah dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau gini ratio. Kondisi ini berbalik dengan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia.

Menurut Menko Darmin, upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan bisa dilakukan dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, otomatis angka kemiskinan bisa menurun.

"Kalau pertumbuhan terjadi biasanya tingkat kemiskinan itu turun tidak susah. Atau pengangguran turun juga tidak susah. Tapi kalau gini rasio turun, nah susah itu," kata Menko Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (15/7).

Kendati begitu, capaian pemerintah selama ini pun sudah cukup baik sekalipun tingkat ketimpangan hanya turun tipis. "Jadi apa yang sudah dicapai beberapa tahun ini di mana pertumbuhan diiringi dengan penurunan gini rasio itu adalah satu prestasi yang tidak semua bisa melakukannya," jelasnya.

Berdasarkan data BPS Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401.

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 juga tercatat sebesar 0,317, turun dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,319 serta gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.