Fakta Unik Jembatan Karangrati HSS: PUPR Kalsel Gerak Cepat Rehabilitasi Demi Keamanan Warga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mengambil langkah cepat menanggapi kerusakan pada Jembatan Karangrati. Jembatan vital ini terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan merupakan akses penting bagi masyarakat setempat. Rehabilitasi segera dilakukan untuk menjamin keamanan serta kelancaran mobilitas warga di wilayah tersebut.

Kerusakan serius pada komponen pengaman jembatan menjadi pemicu utama respons dari PUPR Kalsel. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robby Cahyadi, menyatakan bahwa laporan lapangan menunjukkan beberapa railing jembatan mengalami kerusakan dan bahkan hilang. Penanganan darurat ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi jembatan sesuai standar keselamatan konstruksi yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, tim teknis PUPR Kalsel akan segera diterjunkan ke lokasi Jembatan Karangrati. Mereka akan melakukan survei menyeluruh, monitoring, dan evaluasi (monev) untuk menyusun justifikasi teknis. Proses ini juga mencakup perhitungan anggaran rehabilitasi yang diperlukan agar penanganan dapat tepat sasaran dan efektif.

Kerusakan dan Respon Cepat Dinas PUPR Kalsel

Kerusakan pada Jembatan Karangrati, khususnya pada bagian railing, telah menarik perhatian serius dari pihak berwenang. Beberapa bagian pagar pengaman jembatan dilaporkan rusak parah dan bahkan ada yang hilang, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan. Kondisi ini berpotensi membahayakan kendaraan maupun pejalan kaki yang melintas di atas jembatan tersebut.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robby Cahyadi, menegaskan komitmen pihaknya untuk segera bertindak. “Terdapat beberapa railing jembatan yang rusak dan hilang. Untuk penggantian bangunan pengaman jembatan yang hilang, kami dari Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalsel akan segera melakukan penanganan,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga infrastruktur daerah.

Proses penanganan akan diawali dengan pengerahan tim ahli ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan survei detail serta monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan data akurat mengenai tingkat kerusakan. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar penyusunan justifikasi teknis dan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi Jembatan Karangrati.

Robby Cahyadi menambahkan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif dan sesuai standar. “Langkah ini kami lakukan agar penanganan dapat tepat sasaran, sesuai standar keselamatan konstruksi, sekaligus menjamin keberlangsungan mobilitas masyarakat setempat,” tegasnya. Percepatan rehabilitasi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Kalsel.

Aspirasi Masyarakat dan Peran Legislatif

Sebelumnya, desakan untuk perbaikan Jembatan Karangrati juga datang dari Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ardiansyah. Ia menyampaikan aspirasi warga atau pelintas Jalan Raya Daha–Nagara HSS yang ditemuinya saat reses pada 1–8 Oktober 2025. Permintaan ini menjadi salah satu pendorong utama bagi Dinas PUPR untuk segera mengambil tindakan.

Ardiansyah menjelaskan bahwa pagar di sisi kanan dan kiri Jembatan Karangrati yang berada di ruas jalan Daha kini sudah tidak ada. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Aspirasi masyarakat ini menjadi cerminan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur yang aman.

Selain menyerap aspirasi terkait Jembatan Karangrati, Ardiansyah, yang juga anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, turut memantau pembangunan siring atau turap. Pembangunan ini dilakukan di sisi kanan dan kiri ruas Jalan Kandangan–Nagara, menunjukkan perhatian menyeluruh terhadap infrastruktur di wilayah tersebut.

Mantan Wakil Bupati HSS itu juga mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah. “Hasil pembangunan tersebut yang dibiayai dari APBD provinsi seperti ruas jalan Kandangan–Nagara sepanjang kurang lebih 27 kilometer, maupun dari sumber pendanaan lainnya, perlu dijaga bersama,” ujar Ardiansyah. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan infrastruktur.

Sumber: AntaraNews